Pengamat Minta Penegak Hukum Usut PT ASDP dalam Pembelian Saham PT JN

Direktur Eksekutif Indonesian Resources Study (IRESS), Marwan Batubara mengkritik keras langkah PT ASDP Indonesia

Editor: Ichsan
kompas.com
Pengamat Minta Penegak Hukum Usut PT ASDP dalam Pembelian Saham PT JN 

TRIBUNJABAR.ID - Direktur Eksekutif Indonesian Resources Study (IRESS), Marwan Batubara mengkritik keras langkah PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) yang membeli saham perusahaan pesaingnya, PT Jembatan Nusantara (JN), pada Februari 2022. Pembelian tersebut mencapai Rp 1,3 triliun.

Dengan pembelian ini, ASDP menguasai 100 persen saham PT Jembatan Nusantara berikut 53 kapal yang mereka kelola. Sehingga setelah akuisisi ini, jumlah kapal feri ASDP menjadi 219 unit.

"Pembelian saham PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP itu harus dibongkar dan harus dilawan, karena tidak transparan. Dan itulah yang dipersoalkan karena sudah pasti ada kongkalikong untuk cari rente," kata Marwan dalam rilisnya, Jumat (2/12/2022).

Menurut Marwan, akuisisi ini melahirkan banyak kecurigaan. Pasalnya terdapat banyak kejanggalan di dalamnya. Di antara kejanggalan itu adalah banyaknya kapal PT JN yang tidak layak. Dari 53 kapal, hampir semuanya berusia di atas 20 tahun. Bahkan ada 30 kapal yang tak bisa berlayar karena rusak atau izin trayeknya kedaluwarsa. Oleh karenanya, harga pembelian ASDP diduga kemahalan.

Baca juga: LOWONGAN KERJA BUMN Desember 2022 di Anak Perusahaan PT KAI untuk Lulusan SMA/SMK, Daftar di Sini

Marwan mengatakan, belum lagi setelah akuisisi, ASDP juga harus menanggung utang Jembatan Nusantara sebesar Rp 116,2 miliar yang bakal jatuh tempo pada Desember tahun ini. Beban ini belum termasuk utang Rp 83 miliar yang harus dibayarkan dari hasil pembelian saham perusahaan tersebut.

Marwan mengatakan, banyak permainan dalam pembelian saham perusahaan swasta oleh BUMN, terutama dalam pengaturan harga.

"Kalau aset BUMN dijual dibeli swasta, dibeli murah. Kalau nanti yang beli BUMN, yang jual swasta, maka dijual mahal. Itu biasa. Itu mark up. Jadi sudah ada di situ itu intinya," katanya.

Oleh karenanya, Marwan meminta agar saat ini pihak-pihak berwenang, mulai dari penegak hukum maupun DPR agar membongkar pembelian saham PT JN oleh ASDP tersebut.

"Sekarang kalau ada yang tanya apakah kemahalan, maka kita minta supaya ada semacam audit dulu, ada investigasi tentang harga. Kemudian ada pengungkapan info atau transparansi prosesnya seperti apa. Jangan tiba-tiba membeli seolah-olah ini menguntungkan BUMN. Padahal merugikan. Di situ yang kita khawatirkan ada kongkalikong," kata Marwan.

Baca juga: Pro Anti Korupsi, Di Tangan Erick Thohir Kasus Menahun BUMN Tuntas Diungkap

"Kita tahu misalnya ada sistem di BUMN, tapi ketika sudah ada intervensi, maka seringkali semua itu tidak berjalan dengan baik. Oleh karenanya di sini harus ada pihak yang berani membongkar misalnya DPR, penegak hukum juga bisa," ujar Marwan.

Bahkan, Marwan menyarankan agar publik, termasuk Serikat Pekerja di BUMN untuk turut mendorong pengungkapan akuisisi tersebut.

"Selain KPK, Kejaksaan, juga bisa publik ikut mendorong membongkar ini. Misalnya serikat pekerja, mahasiswa, dan buruh. Tapi kan kebanyakan orang takut untuk bersuara ya. Padahal ini sangat perlu didukung sehingga BUMN tidak mengalami kerugian atau bahkan jadi bangkrut," kata Marwan.

Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved