UMK Kota Cimahi

UMK 2023 Kota Cimahi Sebesar 10 Persen Tunggu Persetujuan Gubernur, Serikat Buruh akan Kawal

Dengan rekomendasi tersebut, UMK Kota Cimahi tahun 2023, jika disetujui Pemprov Jabar, akan mengalami kenaikan sekitar Rp 327.266,85.

Penulis: Hilman Kamaludin | Editor: Hermawan Aksan
Tribun Jabar
Pj Wali Kota Cimahi, Dikdik Suratno Nugrahawan, menunjukkan surat rekomendasi kenaikan UMK tahun 2023 kepada buruh, Kamis (1/12/2022). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, CIMAHI - Pemerintah Kota Cimahi merekomendasikan kenaikan upah minimum kota (UMK) tahun 2023 sebesar 10 persen dan surat rekomendasi tersebut sudah diajukan ke Pemprov Jabar, Kamis (1/12/2022).

Dengan rekomendasi tersebut, UMK Kota Cimahi tahun 2023, jika disetujui Pemprov Jabar, akan mengalami kenaikan sekitar Rp 327.266,85 menjadi Rp 3.599.935,35 dari UMK tahun 2022 yang hanya mencapai Rp 3.272.668,50.

Namun, rekomendasi UMK tahun 2022 yang diajukan Pemkot Cimahi itu sedikit berbeda dengan tuntutan buruh yang ingin rekomendasi sebesar 12 persen sesuai dengan hasil survei pasar perhitungan kebutuhan hidup layak (KHL).

Baca juga: Buruh di Cimahi Demo, Tuntut Pemkot Rekomendasikan UMK 2023 Naik 12 Persen, Sesuai Survei Pasar

"Kami sudah menyampaikan rekomendasi UMK Cimahi tahun 2023 ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini ke Pak Gubernur dan ini sudah kami tangani dengan rekomendasi kenaikan 10 persen," ujar Pj Wali Kota Cimahi, Dikdik Suratno Nugrahawan, di kantornya, Kamis (1/12/2022).

Rekomendasi tersebut, kata Dikdik, sudah sesuai dengan hasil kajian yang ditetapkan Dewan Pengupahan Kota Cimahi sehingga pihaknya langsung menandatangani dan menyampaikan surat rekomendasi itu ke Pemprov Jabar.

Dalam penghitungan rekomendasi UMK Kota Cimahi 2023 Pemkot Cimahi tidak menggunakan PP Nomor 36 tahun 2021, tetapi mengacu pada Permenaker Nomor 18 tahun 2022 dengan ketentuan naik sekitar 7 persen dan maksimal 10 persen karena ada persentase batas bawah dan batas atas.

"Nilainya sudah diolah bersama Dewan Pengupahan dan tentu hasil perhitungan bersama karena di dalamnya ada perwakilan pengusaha yang diwakili oleh Apindo dan perwakilan serikat buruh," kata Dikdik.

Dikdik mengatakan, dengan rekomendasi UMK 2023 sebesar 10 persen dengan menggunakan Permenaker Nomor 18 tahun 2022 itu pasti ada dinamika perusahaan yang mangkir memenuhi kewajiban untuk menerapkan UMK 2023 tersebut.

"Dinamika itu nanti bisa saja terjadi jika UMK sudah ditetapkan, tapi mari kita berpikir bersama sehingga yang diharapkan buruh soal kenaikan UMK 2023 bisa terwujud," ucapnya.

Meski rekomendasi UMK Kota Cimahi tahun 2023 itu sedikit berbeda dengan keinginan serikat pekerja yang menginginkan 12 persen, mereka tetap menerima dan akan mengawal hingga ditetapkan oleh Pemprov Jabar.

Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Kota Cimahi, Siti Eni, mengatakan, terkait pengawalan rekomendasi kenaikan UMK yang dilayangkan Pemkot Cimahi, pihaknya akan berkoordinasi dengan aliansi di Jawa Barat.

"Karena kalau tidak ada pengawalan, rekomendasi itu (sebesar 10 persen) nilainya akan diubah."

"Makanya kami akan kawal meski sedikit berbeda dengan tuntutan kawan-kawan buruh sebesar 12 persen," kata Siti Eni. (*)

Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved