Kejari Kabupaten Sukabumi Sudah Periksa 30 Saksi Terkait Kasus SPK Bodong di Dinas Kesehatan

Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi memeriksa puluhan saksi terkait kasus dugaan surat perintah kerja (SPK) bodong Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi.

Penulis: Dian Herdiansyah | Editor: Giri
Tribun Jabar/Dian Herdiansyah
Kejari Kabupaten Sukabumi merima titipan uang pengembalian dalam kasus SPK bodong Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, Selasa (15/11/2022). 

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Sukabumi, Dian Herdiansyah

TRIBUNJABAR.ID, SUKABUMI - Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi memeriksa puluhan saksi terkait kasus dugaan surat perintah kerja (SPK) bodong Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi.

Kasus yang diduga merugikan keuangan negara mencapai Rp 25 miliar tersebut masih dalam penyelidikan. 

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, Siju, mengatakan, pihaknya sudah memeriksa saksi-saksi dari semua yang terlibat. 

"Sejauh ini, sebanyak 30 saksi yang sudah kita mintai keterangan dan sebagian dari pejabat dinas kesehatan, bank BJB, dan para pengusaha serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat," ujar Siju kepada Tribunjabar.id, Selasa (15/11/2022) malam.

Dari kasus ini, ada lima perusahaan yang telah mengembalikan uang Rp 4,3 miliar.

Total, ada 36 perusahaan yang terlibat proyek di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi.

Baca juga: Kebakaran di Sukabumi, Pom Mini, Bengkel, dan Kendaraan Hangus, Kerugian Capai Rp 400 Juta

"SPK fiktif ini, semua uangnya kurang lebih ada Rp 25 miliar dan hari ini sudah ada lima perusahaan yang mengembalikan Rp 4,3 miliar. Jadi masih ada kekurangan kurang lebih Rp 21 miliar lagi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat dapat terealisasi dengan baik," tutur Siju.

Siju mengatakan, kasus SPK bodong tersebut bermula pada tahun 2016 menggunakan anggran dari provinsi yang berada di Bank bjb Palabuhanratu. 

Namun, pada faktanya Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak mengeluarkan anggaran.

"Tidak ada kepastian anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi. Sementara SPK itu terbit dari dinas kesehatan. Nah, dari situlah SPK fiktif itu muncul," ucapnya.

Siju menerangkan, SPK fiktif Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi ini kebanyakan untuk pembangunan fisik dan pengadaan alat kesehatan. 

Baca juga: Herman Jadi Korban Keempat Akibat Pohon Tumbang di lintasan Jalan Coblongan, Cikidang, Sukabumi

Di antaranya, pembangunan sanitasi, MCK, pengadaan alat kesehatan, pembangunan puskesmas, dan lainnya.

"Nanti akan kita pastikan apa saja yang sudah terealisasi dan perhitungkan semuanya. Karena masih dalam pemeriksaan lanjutan," ucapnya. (*)

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved