Jabar Siapkan Mitigasi Cegah PHK Massal di Industri Padat Karya, Angkanya Terpantau Sudah Tinggi

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan sejumlah langkah mitigasi guna mencegah perluasan ancaman PHK di sektor padat karya.

Editor: Giri
Tribun Jabar
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat, Taufik Garsadi. 

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan sejumlah langkah mitigasi guna mencegah perluasan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor padat karya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat, Taufik Garsadi, mengatakan angka pemutusan hubungan kerja (PHK) sektor padat karya di Jawa Barat terpantau tinggi.

Pihaknya menghimpun data PHK dari berbagai sumber dan stakeholder, antara lain data perselisihan hubungan industrial di kabupaten/kota, data laporan potensi/rencana PHK dari 25 perusahaan binaan Better Work Indonesia (BWI)-ILO, data laporan PHK dari anggota Apindo di 14 kabupaten/kota, kemudian BPJS Ketenagakerjaan dan laporan lainnya.

Perinciannya data dari perselisihan hubungan industri di kabupaten/kota sebanyak 4.155 orang, data BWI-ILO ada 47.539 orang, kemudian data sementara Apindo 79.316 orang, lalu data peserta nonaktif BPJS Ketenagakerjaan 146.443 orang.

“Data PHK yang tidak terlaporkan baik melalui dinas, Apindo, Serikat Pekerja, BWI maupun pekerja yang tidak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan/tidak mengeklaim jaminan haritTua (JHT) jumlahnya bisa lebih besar lagi,” kata Taufik di Bandung, Selasa (15/11/2022).

Baca juga: Bos Perusahaan Induk Facebook Mark Zuckerberg Akui Salah Strategi hingga PHK 11 Ribu Karyawan

Taufik mengatakan kondisi ini yang memicu data tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat menjadi tinggi dan melahirkan kasus PHK massal di industri padat karya.

Dari hasil penelusuran dan penelaahan disnakertrans, penyebab kondisi ini datang dari berbagai sebab eksternal dan internal.

Penyebabnya antara lain dampak langsung dari pandemi Covid-19 selama dua tahun terakhir, lalu terjadinya perlambatan ekonomi dunia yang menyebabkan berkurangnya permintaan produk padat karya Jawa Barat, ditambah adanya perang Ukraina dan Rusia.

Dari sisi internal provinsi kenaikan UMK di sejumlah kabupaten/kota di Jawa Barat yang terlalu tinggi membuat kemampuan pengusaha di sektor padat karya membayarkan kewajiban tidak semuanya merata.

Kemudian adanya alih daya teknologi dan metode kerja di sejumlah industri yang menurunkan kebutuhan pada sumber daya manusia.

“Dari sisi internal perusahaan terjadi pula kesalahan pengelolaan bisnis dan peningkatan biaya produksi,” tuturnya.

Taufik mengatakan pihaknya sudah melakukan sejumlah langkah mitigasi, antara lain melakukan pendampingan dan pembinaan pada perusahaan.

“Sebelum Perusahaan melakukan PHK disarankan untuk melakukan langkah-langkah yang kami usulkan,” katanya.

Baca juga: 79 Ribu Buruh di Jabar Di-PHK sampai Oktober 2022, Bupati Majalengka Ingin Telusuri Wilayahnya

Halaman
12
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved