Penentuan UMK di Pangandaran, Dinas Ketenagakerjaan Tunggu Provinsi, Sebut Belum Ada Usulan Kenaikan

Dinas Ketenagakerjaan Pangandaran menyampaikan, standar UMK tahun 2023 pihaknya menunggu arahan dari Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa barat.

Penulis: Padna | Editor: Darajat Arianto
TRIBUNJABAR/DEANZA FALEVI
Foto ilustrasi. Kabid HI dan Jamsos Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pangandaran, Ipit Sopiah S,Sos MM menyampaikan, standar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2023 pihaknya menunggu arahan dari Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa barat. 

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Pangandaran, Padna

TRIBUNJABAR.ID, PANGANDARAN - Kabid HI dan Jamsos Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pangandaran, Ipit Sopiah S,Sos MM menyampaikan, standar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2023 pihaknya menunggu arahan dari Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa barat.

"Kalau misalkan sudah arah dari Provinsi, baru kita menindaklanjuti dengan pihak-pihak terkait dengan UMK," ujar Sopiah saat dihubungi Tribunjabar.id melalui WhatsApp, Rabu (9/11/2022) siang.

Tahun 2022 ini, UMK di Kabupaten Pangandaran di angka Rp 1.884.364 yang sebelumnya Rp 1.860.591. "UMKnya memang hampir sama dengan Kota Banjar," katanya.

Kata Ia, sampai sekarang di Kabupaten Pangandaran belum ada buruh yang meminta mengusulan kenaikan UMK.

"Belum ada, malah kemarin ada yang menelpon (dari persatuan buruh) ke Saya hanya menanyakan gimana ko belum ada ketentuan UMK untuk tahun 2023? Saya juga jawabnya gitu (menunggu arahan dari Provinsi), karena belum ada informasi dari Provinsinya," ujar Sopiah.

Baca juga: Daftar UMP dan UMK 2022 di Indonesia, Jawa Barat Peringkat Berapa? Menaker Janjikan Naik 2023 Nanti

"Saya juga, sudah kordinasi dengan Kabupaten Kota lain tapi sama bilangnya menunggu surat arahan dari Provinsi," ucapnya.

Jika sudah ada surat arahan dari Provinsi, tentu pihaknya akan mengumpulkan stakeholder terkait."Nanti, kalau sudah ada arahan terus kumpul dan merumuskan (UMK)," kata Sopiah.

Menurutnya, soal standar UMK di Kabupaten Pangandaran berbeda dengan Kabupaten Kota lain di Jawa barat.

"Pangandaran mah sepi-sepi saja, karena kan bukan Kota industri juga dan tidak ada gejolak juga," kata Ia.

Meskipun demikian, untuk ketentuan UMK pihaknya tidak bisa menentukan karena itu sudah ada rumusnya. "Jadi, mau enggak mau kita mengikuti arahan dari Provinsi saja," ujarnya.

Baca juga: Buruh Indramayu Ingin UMK 2023 Naik 23 Persen, Katanya Dampak Naiknya Harga BBM

"Sementara, arahan dari Provinsi tersebut belum ada. Saya juga inginnya cepat-cepat, supaya ada gambaran (penerapan UMK di Kabupaten Pangandaran)," ucap Sopiah. (*)

Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved