Ihsanudin: Hadapi Prediksi Ekonomi 2023, Pemprov Jabar Harus Produktif dan Perkuat UMKM

Pemerintah Provinsi Jawa Barat diminta ekstra hati-hati dalam membuat kebijakan, terutama dalam pengelolaan belanja yang tidak produktif.

Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam | Editor: Giri
Tribun Jabar/Muhamad Syarif Abdussalam
Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jabar Ihsanudin MSi mengingatkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat ekstra hati-hati dalam membuat kebijakan, terutama dalam pengelolaan belanja yang tidak produktif karena akan berdampak serius pada perekonomian. 

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jabar Ihsanudin MSi mengingatkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat ekstra hati-hati dalam membuat kebijakan, terutama dalam pengelolaan belanja yang tidak produktif karena akan berdampak serius pada perekonomian.

Sikap kehati-hatian ini akan menghindarkan Jawa Barat dari jeratan momok resesi atau krisis ekonomi seperti yang terjadi pada 1998.

“Hari ini kan Indonesia masih tertolong dengan adanya windfall, keuntungan kenaikan harga komoditas. Tapi sayang ini tidak dalam kendali, setiap saat bisa pergi. Ini juga yang harus jadi perhatian seluruh pemangku kebijakan, termasuk Pemprov Jabar,” kata anggota dewan yang dikenal prorakyat ini, Jumat (28/10/2022).

Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jabar itu mengatakan, ekonomi Indonesia saat ini tidak benar-benar aman dari resesi.

Sehingga pemerintah tidak perlu melakukan pembelaan diri sekadar memberikan rasa aman kepada publik, bahwa Indonesia tidak akan terkena resesi.

Tapi, pemerintah harus melakukan kebijakan produktif yang bisa menggerakkan roda perekonomian.

"Hal yang fundamental dalam pengelolaan keuangan atau pendapatan daerah maka perlu ditopang dengan langkah-langkah yang konkret," ungkapnya.

Dijelaskan, isu resesi bisa saja berpengaruh terhadap inflasi di daerah.

Kalau fondasi kebijakan daerah tidak kuat, maka yang paling rawan merasakan dampak resesi ini adalah rakyat kecil.

Pemprov Jabar, kata Ihsanudin, harus bisa menekan inflasi di daerah agar tidak sampai di atas 9 persen pada 2023 nanti. 

"Ini harus didukung semua pihak sedari hari ini," kata dia.

Langkah pemprov itu, kata dia, antara lain dengan memperkuat dan mendorong usaha mikro kecil menengah (UMKM) sebagai kekuatan ekonomi rakyat.

"Karena UMKM terbukti menjadi pilar yang menyelamatkan Indonesia saat krisis perekonomian pada tahun 1998. Kembali peran UMKM teruji pada resesi perekonomian pada tahun 2020 sebagai dampak pandemi Covid-19," ujar mantan aktivis PMII ini.

Halaman
12
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved