Abdul Jabar Majid: Pemerintah Harus Gerak Cepat Tangani Alih Fungsi Hutan Mangrove Muaragembong

Abdul Jabar Majid: Pemerintah Harus Gerak Cepat Tangani Alih Fungsi Hutan Mangrove Muaragembong

istimewa
Abdul Jabar Majid berharap pemerintah bisa begGerak cepat untuk tangani alih fungsi Hutan Mangrove Muaragembong 

TRIBUNJABAR.ID, BEKASI - Kawasan hutan mangrove di Kecamatan Muaragembong memerlukan upaya revitalisasi kawasan lindung sebagai bentuk pemulihan struktur, fungsi, dinamika populasi, keanekaragaman hayati, dan ekosistem di kawasan pantai utara Jabar.

Hal tersebut dikatakan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Dr. H. Abdul Jabar Majid, M.A., yang merupakan anggota legislatif dari daerah pemilihan Kabupaten Bekasi. Ia meminta pemerintah bertindak cepat mengatasi masalah lingkungan ini.

Ia mengatakan kondisi hutan yang rusak akibat abrasi pantai dan ekosistem yang sudah terdegradasi. Sebelumnya luas hutan mangrove di wilayah tersebut mencapai 10.481,15 hektare, namun kondisi saat ini sebanyak 93,5 persen sudah dialihfungsikan menjadi tambak dan lahan pertanian masyarakat.

“Kami meminta kepada pemerintah agar kawasan mangrove dilakukan revitalisasi kawasan lindung untuk mengembalikan fungsinya seperti semula. Karena jika tidak, abrasi akan menggerogoti kawasan utara Jabar,” ucap Abdul Jabar Majid, Jumat (14/10).

Penanganan abrasi dan revitalisasi kawasan mangrove ini perlu dilakukan secara terpadu dan terintegrasi yang melibatkan seluruh pihak, serta dalam meningkatkan efektivitasnya dapat dipertimbangkan pula untuk ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

Pemerintah Kabupaten Bekasi sendiri, katanya, telah memaparkan fakta akibat abrasi tersebut. Pertama, wilayah daratan Kabupaten Bekasi telah berkurang seluas 2.338,85 hektare.

Kedua, luas wilayah Kabupaten Bekasi mengalami inundasi seluas 1.700 hektare. Ketiga, 90 persen kawasan hutan di Kabupaten Bekasi telah mengalami alih fungsi menjadi tambak, mengancam habitat flora dan fauna.

Fakta pertama kondisi saat ini garis pantai di tiga desa pesisir Pantai Bahagia, Pantai Bakti, dan Pantai Sederhana terjadi kemunduran di beberapa abad.

Luas area yang dihitung kurang lebih 1.900 hektare, di mana sebagian besar area tersebut dulunya merupakan hutan mangrove yang melindungi garis pantai.

Laju abrasi cukup tinggi mengakibatkan tingginya frekuensi banjir rob hingga dua kali sebulan, sehingga tergenangnya seluruh infrastuktur, rumah, sarana pendidikan dan mata pencaharian masyarakat.

Seusai tahap akhir dari persetujuan subtansi RTRW Provinsi Jawa Barat bahwa dalam kawasan abrasi tersebut telah ditetapkan sebagai Holding Zone, sehingga Kawasan Hutan Mangrove tersebut memiliki kejelasan dan dasar hukum, sambil menunggu ditetapkannya Perda RTRW Provinsi Jawa Barat.

Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved