Unla Mengadakan Diskusi Nasional "Revitalisasi Kompolnas di Era Digital", Perlu Penguatan Komisi Ini

Universitas Langlangbuana (Unla) menggelar diskusi nasional dengan mengusung tema “Revitalisasi Kompolnas di Era Digital”

Penulis: Cipta Permana | Editor: Darajat Arianto
Istimewa
Rektor Universitas Langlangbuana (Unla) Dr. H. R. AR. Harry Anwar memberikan notulensi hasil kegiatan diskusi nasional kepada Ketua Harian Kompolnas Inspektur Jenderal Pol (P) Dr. Benny Josua Mamoto, di Aula Kampus UNLA, Kota Bandung, Senin (10/10/2022). 

Laporan wartawan Tribunjabar.id, Cipta Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Universitas Langlangbuana (Unla) menggelar diskusi nasional dengan mengusung tema “Revitalisasi Kompolnas di Era Digital”

Adapun narasumber dalam kegiatan tersebut yaitu, Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Inspektur Jenderal Pol (P) Dr. Benny Josua Mamoto, Kriminolog UI, Prof. Adrianus Meliala, Guru Besar Ubhara Jaya, Prof. (Ris) Hermawan Sulistyo, dan Guru Besar Unpad Prof. Susi Dwi Harijanti.

Ketua Harian Kompolnas Inspektur Jenderal Pol (P) Dr. Benny Josua Mamoto menjelaskan terkait, tugas dan fungsi, serta wewenang Kompolnas dalam mengawasi penanganan kasus pembunuhan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pejabat yang semestinya menegakkan disiplin dan etik di tubuh Polri.

"Guna memperkuat Kompolnas, upaya yang sedang dilakukan ialah merevisi Perpres No. 17 Tahun 2011, khususnya tentang kewenangan pengawasan fungsional yang perlu diperluas,” ujarnya melalui rilis UNLA yang diterima Tribunjabar.id, Senin (10/10/2022).

Dalam kesempatan yang sama, Prof. Adrianus Meliala mengingatkan, isu penguatan Kompolnas seringkali disampaikan, namun sulit dalam implementasi dan pengimplikasianya.

Baca juga: Rektor UNLA Kukuhkan 1109 Mahasiswa Baru, Jalani Pengenalan Lingkungan 2 Hari

Prof. Adrianus pun mengajukan saran untuk penguatan Kompolnas diantaranya, mengubah nomenklatur Kompolnas menjadi satuan kerja tersendiri dengan pengguna anggaran (PA) yang mandiri;

Kemudian, memberikan hak imunitas kepada komisioner Kompolnas untuk tidak dapat diperiksa, ditahan, ditersangkakan ataupun dituntut di pengadilan; fungsi dan jajaran perencanaan dan anggaran di Mabes Polri pindah ke Kompolnas.

Selain itu, Kompolnas harus memiliki kewenangan memperoleh semua data, khususnya data strategis Polri.

"Dalam perkara yang termasuk celebrity case, Kompolnas berhak terlibat dalam pengawasan khusus; dan Kompolnas memilih komisioner muda berpendidikan tinggi yang belum memiliki interaksi panjang dengan Polri, atau purnawirawan dengan lama pensiun minimal sepuluh tahun," ucapnya.

Sementara itu, Prof (Ris) Hermawan Sulistyo menambahkan, bahwa Polri tidak boleh disentuh oleh politik, dan solusi kompolnas apabila ada kesalahan perorangan bukan berarti Kompolnas di bubarkan tetapi harus di perbaiki.

“Kompolnas harus menguasai teknologi begitu pula dengan Polri,” ujarnya.

Sementara itu, Rektor Unla Dr. H. R. AR. Harry Anwar, mengatakan, diskusi nasional tersebut diikuti oleh 300 peserta baik daring maupun luring.

Menurutnya, hasil diskusi nasional ini nantinya akan menghasilkan rekomendasi dan gagasan yang akan disampaikan secara resmi kepada Kompolnas, serta dapat memberikan alternatif solusi sebagai wujud peran serta Unla dalam kancah nasional. (*)

Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved