Ratusan Ribu Rumah di Kota Bandung Tak Berizin, Ada yang Disegel dan Bisa Dibongkar

Di Kota Bandung tercatat 572.000 bangunan, tapi hanya sekitar 30 persen yang memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Penulis: Tiah SM | Editor: Hermawan Aksan
Tribun Jabar/Mumu Mujahidin
Ilustrasi rumah di Kota Bandung. Di Kota Bandung tercatat 572.000 bangunan, tapi hanya sekitar 30 persen yang memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). 

Laporan Wartawan Tribunjabar.id Tiah SM

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG  -- Di Kota Bandung tercatat 572.000 bangunan, tapi hanya sekitar 30 persen yang memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Pemerintah telah menetapkan penggantian ketentuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 16 Tahun 2021 tentang bangunan gedung.

Kepala Dinas  Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang (Ciptabintar) Kota Bandung, Bambang Suhari, mengatakan, hasil pendataan dari 572.000 rumah tak berizin sebagian besar rumah penduduk yang berada di gang-gang hampir semua tak memiliki PBG.

Baca juga: Kejar Target PAD, DPUTR Kabupaten Bandung Terjunkan Tim Wasdal PBG

"Langkah Ciptabintar terus edukasi kepada warga agar mengurus PBĢ demi kenyamanan dan keamanan penghuni karena PBG dimaksudkan untuk menentukan layak tidaknya bangunan tersebut untuk dihuni," ujar Bambang di ruang kerjanya,  Jumat (7/10/2022).

Bambang menegaskan, bangunan yang tidak memiliki PBG tentunya harus ditindak karena membahayakan penghuninya dan orang lain.

"Sasaran kami diprioritaskan gedung komersial dan gedung yang berada di pinggir jalan karena menyangkut orang banyak," ujar Bambang.

Menurut Bambang, sebelum menindak dan menyegel gedung yang tak memiliki PBG, ada pembertahuan sampai tiga kali.

"Ada beberapa gedung sampai disegel bahkan ada yang direkomendasikan dibongkar," ujar Bambang. 

Bambang mengatakan, hasil dari edukasi dan sosialisasi kepada bangunan yang tidak memiliki PBG sudah ada 2.500 yang mengurus PBG.

Untuk memperoleh PBG, pemilik bangunan harus memenuhi dua persyaratan utama, yaitu punya dokumen rencana teknis dan dokumen perkiraan biaya pelaksanaan konstruksi.

"Warga yang ingin ngurus PBG, ajukan dulu KRK-nya, melalui online aplikasi Sipektruk," ujar Bambang. (*)

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved