Pemilu 2024

Pemilu 2024: Puluhan Orang Mengadu ke KPU Sumedang Soal Pencatutan Nama di Data Parpol

Puluhan orang mengadukan nama mereka yang tercatat sebagai anggota partai politik (Parpol) ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU Sumedang.

Penulis: Kiki Andriana | Editor: Januar Pribadi Hamel
Tribun Jabar/Kiki Andriana
Ketua KPU Sumedang, Ogi Ahmad Fauzi, menyebut puluhan orang mengadukan nama mereka yang tercatat sebagai anggota partai politik (Parpol) ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU Sumedang, padahal mereka bukanlah anggota Parpol. 

Laporan Kontributor TribunJabar.id Sumedang, Kiki Andriana

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Puluhan orang mengadukan nama mereka yang tercatat sebagai anggota partai politik (Parpol) ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU Sumedang, padahal mereka bukanlah anggota Parpol.

Wadah pengaduan sendiri memang disediakan KPU Sumedang setelah KPU melaksanakan verifikasi terhadap partai-partai peserta Pemilu 2024.

Namun, jumlah orang yang datang mengadu lebih banyak saat ini karena berkaitan dengan pendaftaran pengawas pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumedang.

Baca juga: Sosok Yenny Wahid Dideklarasi Jadi Cawapres Bersama Ganjar Pranowo di Pemilu 2024, Lulusan Harvard

Bawaslu mencantumnkan syarat agar pendaftar Pengawas Kecamatan (Panwascam) tak terlibat atau punya hubungan dengan partai politik.

"Mulanya tanggapan (aduan) masyarakat tak banyak. Aduan mulai banyak saat dibuka pendaftaran Panwascam, pada pendaftaran ini banyak calon pendaftar datang ke KPU untuk klarifikasi nama mereka ada di daftar Parpol," kata Ketua KPU Sumedang, Ogi Ahmad Fauzi kepada TribunJabar.id, Kamis (6/10/2022).

Ogi mengatakan sebenarnya KPU telah menyediakan sarana pengaduan online melalui aplikasi bernama Info Pemilu. Namun, jikapun masyarakat ingin datang langsung ke KPU, lembaga itu tetap terbuka menerima.

"Tanggapan masyarakat berakhir pada 7 Desember 2022, kami sudah sosialisasi soal aplikasi Info Pemilu, masyarakat bisa cek lalu isi di helpdesk. Di sana ada form pernyataan, isi di sana," katanya.

Jikapun masyarakat datang ke KPU, form yang sama akan disediakan KPU secara fisik.

"Nanti kami klarifikasi ke Parpol. Jika masyarakat tidak berkenan dihadirkan dengan Parpol, maka bisa diklarifikasi terpisah," katanya.

Jika telah terklarifikasi bahwa masyarakat yang mengadukan bukan baian dari Parpol, atau pernah menjadi bagian tapi saat ini sudah bukan anggota, maka form pernyataan itu bisa dilampirkan sebagai syarat mendaftar Panwascam di Bawaslu.

Menurut informasi yang dihimpun TribunJabar.id, Bawaslu Sumedang mendapatkan 43 orang yang namanya tercatat dalam daftar anggota Parpol.

"Kami belum jumlahkan berapa banyak masyarakat mengadu, dan itu juga belum kami pastikan apakah mereka adalah jumlah yang disebutkan Bawaslu atau bukan, yang jelas jumlah masyarakat yang datang sudah puluhan orang," katanya.

Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved