Anggaran Gaji Tenaga Kontrak Hanya Cukup 9 Bulan, Ratusan Personel Satpol PP KBB Akhirnya Dirumahkan

115 petugas Satpol PP KBB yang berstatus Tenaga Kerja Kontrak akhirnya dirumahkan karena gaji mereka hanya dianggarkan 9 bulan atau hingga September

Penulis: Hilman Kamaludin | Editor: Darajat Arianto
Dokumentasi Satpol PP KBB
Foto ilustrasi. Sebanyak 115 petugas Satpol PP Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang berstatus Tenaga Kerja Kontrak (TKK) akhirnya dirumahkan karena gaji mereka hanya dianggarkan 9 bulan atau hingga September 2022. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT - Sebanyak 115 petugas Satpol PP Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang berstatus Tenaga Kerja Kontrak (TKK) akhirnya dirumahkan karena gaji mereka hanya dianggarkan 9 bulan atau hingga September 2022.

Artinya, TKK Satpol PP tersebut sudah dirumahkan sejak 1 Oktober 2022 karena Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tempat mereka bekerja beralasan tidak ada anggaran untuk membayar gaji mereka hingga 3 bulan ke depan.

Ketua DPD Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN) KBB, Usep Komarudin mengatakan, para TKK tersebut dirumahkan secara sepihak atau secara lisan tanpa ada surat resmi yang diberikan oleh OPD.

"Betul dirumahkan, tapi itu baru sepihak belum secara tertulis. Sekarang saya masih komunikasi sama Plt Bupati dan ketua dewan," ujarnya saat dihubungi Tribunjabar.id, Minggu (2/10/2022).

Baca juga: 115 Personel Satpol PP KBB Dirumahkan, Kini Andalkan Pegawai Ini Jaga Ketertiban dan Ketentraman

Sebetulnya, kata dia, pihaknya tidak mempermasalahkan jika para TKK ini harus dirumahkan, asalkan ada dasar dan surat resmi yang jelas, jangan hanya sebatas obrolan secara lisan saja.

"Intinya kalau saya oke dirumahkan, tapi dasarnya mana dan suratnya bagaimana, jangan hanya ngobrol dengan rekan-rekan saja, itu pun tidak semuanya. Harusnya kami dikumpulkan, terus diberikan keterangan tertulis, terkait kelanjutannya bagaimana," kata Usep.

Kepala Satpol PP KBB, Asep Sehabudin mengatakan, sebanyak 115 TKK itu hanya dirumahkan sementara hingga Desember 2022, kemudian mereka bisa kembali bekerja setelah anggarannya tersedia pada awal tahun 2023 mendatang.

"Jadi, untuk sekarang off (dirumahkan) saja dulu karena uangnya juga enggak ada. Tapi, nanti dimulai lagi pada Januari (2023) kalau anggarannya sudah ada pada APBD murni," kata Asep.

Dia mengatakan, semua TKK itu terpaksa dirumahkan karena gaji mereka untuk 3 bulan tidak dianggarkan pada APBD perubahan yang sudah ketok palu pada 30 September 2022.

"Tidak ada penambahan anggaran untuk TKK, malahan ada pengurangan di setiap SKPD. Jadi, di dalam APBD perubahan itu, gaji TKK untuk 3 bulan tidak dianggarkan kembali," ucapnya.

Baca juga: Empat Minimarket di Bandung Barat Terancam Ditutup, Satpol PP Beri Waktu Dua Minggu

Asep mengatakan, untuk membayar gaji semua TKK itu pihaknya membutuhkan anggaran sekitar Rp 900 juta karena gaji satu orang TKK Rp 3,2 juta hingga Rp 3,5 juta per bulan tergantung masa kerja dan tingkat pendidikan.

"Jadi kurangnya Rp 900 juta, makanya sejak 1 Oktober 2022 kemarin mereka sudah off. Tapi itu sudah kami beritahukan kepada TKK sejak tiga bulan yang lalu, bahwa anggarannya hanya 9 bulan," kata Asep. (*)

Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved