Soal Pendataan Pegawai Non ASN Instruksi KemenpanRB, BKPP Kota Bandung Sudah Lakukan Upload Data

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) menindaklanjuti surat dari KemenpanRB terkait pendataan tenaga non ASN di lingkungan instansi

TRIBUNJABAR.ID/MUHAMAD NANDRI PRILATAMA
Kepala BKPP Kota Bandung, Adi Junjunan Mustafa, mengatakan, Pemerintah Kota Bandung melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) menindaklanjuti surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) terkait pendataan tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah Kota Bandung melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) menindaklanjuti surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) terkait pendataan tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah.

Kepala BKPP Kota Bandung, Adi Junjunan Mustafa menjelaskan sejak terbitnya peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018, maka di lingkungan pemerintahan untuk pekerjaan-pekerjaan ASN tak boleh lagi dikerjakan selain oleh ASN.

Karena itu, ke depannya hanya ada ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

"Dalam PP 49 selang waktu setelah terbitnya itu tak boleh lagi pejabat pembina kepegawaian (PPK) melantik atau mengangkat pegawai non ASN. Surat edaran itu juga Menpan mengingatkan di awal tahun ini terkait batas waktu PP sampai dengan 2023," ujarnya di Balaikota, Rabu (28/9/2022).

Adi menegaskan sejak itulah mereka memulai memetakan jumlah non ASN dan memetakan jumlah non ASN yang mengerjakan pekerjaan ASN, serta jumlah non ASN yang mengerjakan pekerjaan non ASN, serta jumlah non ASN yang sudah outsourching.

"Pusat meminta daerah-daerah untuk melakukan pendataan. Nah, pendataan itu membuat kami untuk mengetahui jumlah non ASN dari berbagai instansi, termasuk Pemda mendata mana-mana saia yang bisa menjadi P3K dengan berbagai kriteria, semisal bekerja sudah setahun, memang mendapatkan perintah kerja dari pimpinan unit organisasi (kepala dinas), dan honorer kategori II," katanya.

Pendataan di Kota Bandung, kata Adi, pertama memintakan data dari awal sampai sekarang dari masing-masing SKPD.

Kemudian, BKPP juga mendapat tugas untuk mengumpulkannya sebab SKPD yang mengetahuinya.

"Data itu bila sesuai kriteria disampaikan ke BKPSDM untuk diperiksa dan bila sesuai maka dimasukkan oleh BKPP dengan memasukkan NIK kepegawaian. Setelah didata, maka dibalikkan lagi ke SKPD," ujarnya seraya menyebut terakhir SKPD menandatangani surat pertanggungjawaban mutlak nama-nama yang memang benar sudah bekerja selama setahun di sana.

"Sempat ada kekhawatiran bahwa ada orang yang tak bekerja tiba-tiba bisa masuk, ya itu sangat kecil potensinya. Jadi, intinya P3K mengisi jabatan-jabatan fungsional, sehingga pegawai non ASN mengerjakan pekerjaan ASN, contohnya guru, dokter, dan perawat," kata Adi.

Selanjutnya, ada pula secara aturan P3K yang dikerjakan oleh outsourching, semisal satuan pengamanan, sopir, cleaning service, dan lainnya.

Adi juga menegaskan bahwa pegawai non ASN tak secara otomatis bisa diangkat menjadi P3K, sebab sama sulitnya seperti CPNS.

"P3K yang ada di Pemkot Bandung itu mayoritas guru sebanyak 3.000an. Dan tahun ini yang sudah ada pengajuan dari SKPD terkait aturan Kemenpan sudah di atas 4.000an orang. Saat ini sedang tahap proses untuk masuk ke sistem dan upload lampiran-lampiran. Lalu, nanti dari pusat akan menyampaikan bahwa Kota Bandung itu berapa jumlahnya," ucap Adi. (*)

Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved