Disdik Jabar Kaji Perubahan Pergub tentang Komite Sekolah, Libatkan Ombudsman dan Saber Pungli

Pertama untuk pembiayaan kekurangan anggaran yang tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) sekolah.

Kedua, katanya, pembiayaan kebutuhan kegiatan mendesak dan/atau pengembangan sarana prasarana yang tidak dianggarkan dalam RKA sekolah awal tetapi dituangkan dalam RKA sekolah perubahan.

"Ketiga, pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah dilakukan secara wajar dan harus tertuang dalam RKA sekolah," katanya.

Adapun pada Pasal 16 ayat 3, penggunaan hasil penggalangan dana dan sumber daya dipertanggungjawabkan secara transparan dan dilaporkan kepada orangtua/wali Peserta Didik dan para pihak yang memberikan bantuan/sumbangan.

Sekretaris Dinas Pendidikan Jawa Barat Yesa Sarwedi Hamiseno mengatakan Pergub nomor 44 tahun 2022 tentang Komite Sekolah memang telah disahkan. Namun, terjadi persepsi yang berbeda di lapangan termasuk dari orang tua calon peserta didik baru.

"Juga ada beberapa pasal yang kelewat dan redaksi yang salah. Makanya kita undang dari Ombudsman, dari Saber Pungli dari inspektorat, dari Biro Hukum sepakat untuk membahas rencana revisi itu," katanya.

Yesa mengatakan dengan bersinergi bersama sejumlah stakeholder tersebut diharapkan revisi Pergub nomor 44 tahun 2022 dapat melindungi SMA, SMK, SLB Negeri di Jabar dengan lebih optimal.

Baca juga: Isu Pungutan Sekolah Mencuat, Disdik Jabar Hentikan Rapat Komite di Semua SMA SMK negeri

"Karena selama ini kan sekolah melakukan beberapa penggalangan dana itu bermasalah sehingga ikut berdampak kepada hukum," katanya.

Hanya saja, Yesa mengatakan saat ini pembahasan perubahan Pergub Tentang Komite Sekolah ini belum mencapai hasil akhir. Khususnya terkait pihak yang berhak mengelola anggaran dari masyarakat tersebut.

Terlebih, dalam Permendagri tidak memperbolehkan sekolah mengelola dana masyarakat.

"Tapi kalau oleh Komite yang mengambil duitnya kemudian komite juga yang membelanjakan, kan jadi jeruk makan jeruk. Jadi masih deadlock di situ tadi itu belum tuntas betul," katanya.

Namun dengan perubahan Pergub nomor 44 tahun 2023 tersebut, pihaknya berharap dapat mengoptimalkan partisipasi dari masyarakat dalam mengembangkan pendidikan.

"Intinya dengan perubahan Pergub Komite Sekolah ini diharapkan pendanaan pendidikan, khususnya dari peran masyarakat itu bisa betul-betul optimal sesuai dengan kelompok ekonomi mereka," katanya.