Disdik Jabar Kaji Perubahan Pergub tentang Komite Sekolah, Libatkan Ombudsman dan Saber Pungli

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat merancang perubahan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 44 tahun 2022 tentang Komite Sekolah.

Tribun Jabar/ Muhamad Syarif Abdussalam
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat merancang perubahan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 44 tahun 2022 tentang Komite Sekolah. Pematangan revisi Pergub tersebut bersinergi dengan sejumlah pihak, mulai dari Ombudsman, Tim Saber Pungli, sampai Inspektorat dan Biro Hukum Pemprov Jabar. 

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat merancang perubahan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 44 tahun 2022 tentang Komite Sekolah.

Pematangan revisi Pergub tersebut bersinergi dengan sejumlah pihak, mulai dari Ombudsman, Tim Saber Pungli, sampai Inspektorat dan Biro Hukum Pemprov Jabar.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dedi Supandi mengatakan pihaknya telah mengulas dan membahas pasal demi pasal pada Pergub ini.

Ia mengatakan terdapat beberapa hal yang diubah untuk mengotimalkan peran serta masyarakat terhadap peningkatan kualitas pendidikan.

Baca juga: Prihatin Maraknya Pungutan di Sekolah, Aliansi Masyarakat Datangi DPRD Jabar, Komite Sekolah Disebut

"Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan akan menjadi dasar hukum untuk Pergub nomor 44 tahun 2022 yang telah diubah ini," ujar Dedi Supandi di Bandung, Selasa (27/9).

Ia mengatakan penyusunan ini dilakukan di Aula Dewi Sartika, Kantor Disdik Jabar, Kota Bandung, Senin (26/8/2022).

Adapun perubahan dalam Pergub nomor 44 ini di antaranya tercantum pada Pasal 3 di mana disisipkan ayat 1a sebagai tambahan. Yaitu, tugas Komite Sekolah dalam menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b.

"Meliputi menghimpun, mengelola, melaporkan, dan mempertanggung jawabkannya," katanya.

Adapun bunyi ayat 1 huruf b sendiri, yaitu menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya. Yaitu dari orangtua atau wali peserta didik, masyarakat baik perorangan, organisasi, dunia usaha, dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif.

Selain itu, perubahan akan dilakukan pada Pasal 6 ayat 2. Sebelumnya bunyi ayat tersebut yaitu masa jabatan keanggotaan Komite Sekolah paling lama tiga tahun dan dapat dipilih kembali untuk jabatan selanjutnya.

"Dalam perubahan, masa jabatan keanggotaan Komite Sekolah paling lama tiga tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan," katanya.

Perubahan lainnya, yaitu terkait larangan dalam ketentuan Pasal 12.

Baca juga: Isu Pungutan di Sekolah Mencuat, Disdik Jabar Tegas, Minta Kegiatan Rapat Komite Dihentikan

Pada pasal tersebut bertambah satu huruf yakni huruf j yang berbunyi dilarang memberikan anggaran berupa honorarium atau insentif dan sejenisnya kepada Kepala Sekolah, Guru, dan Tenaga Kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved