Gara-gara Video Call Anggota Parpol, KPU Kota Sukabumi Dilaporkan ke Bawaslu Jawa Barat

Bawaslu Kota Sukabumi melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi terkait dugaan adanya pelanggaran adiministratif Pemilu.

Penulis: Dian Herdiansyah | Editor: Giri
Tribun Jabar/Dian Herdiansyah
Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Sukabumi, Yasti Yustia Asih. Bawaslu Kota Sukabumi melaporkan KPU Kota Sukabumi ke Bawaslu Jawa Barat. 

Laporan Kontributor Tribunjabar.id, Sukabumi, Dian Herdiansyah

TRIBUNJABAR.ID, SUKABUMI - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Sukabumi melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi terkait dugaan adanya pelanggaran adiministratif Pemilu ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Sukabumi, Yasti Yustia Asih, mengatakan, laporan tersebut sudah memasuki tahapan persidangan pendahuluan dan dilanjutkan dengan pemeriksaan.

"Penemunya Bawaslu Kota Sukabumi dan terlapornya KPU Kota Sukabumi, lanjutan dari proses dugaan pelanggaran, hari ini kami akan melakukan sidang pemeriksaan di Bawaslu Provinsi Jabar dengan menghadirkan penemu dan terlapor," ujar Yasti, kepada Tribunjabar.id, Senin (26/8/2022).

Yasti menjelaskan, dugaan pelanggaran yang dilakukan KPU Kota Sukabumi berkenaan dengan pelanggaran administratif Pemilu pasal 39 ayat 1 PKPU 4/2022, pasal 40 ayat 4 PKPU 4/2022, dan Keputusan KPU Nomor 331.

Pelanggaran pertama, KPU Kota Sukabumi melakukan klarifikasi terhadap tiga anggota parpol calon peserta Pemilu yang belum bisa dipastikan keanggotaannya melalui video call.

Sementara di dalam aturannya, harus melakukan metode klarifikaasi secara langsung. 

Baca juga: Bawaslu Kabupaten Sukabumi: Pendaftaran Panwascam Harus Penuhi 30 Persen Keterwakilan Perempuan

Pelanggaran kedua, KPU Kota Sukabumi mengklarifikasi tiga anggota parpol calon peserta Pemilu melalui video call dan mengganti status keanggotannnya dari belum memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat.

"Di situlah kami jadi mengetahui terdapat dugaan pelanggaran. Harusnya verifikasi administrasi dilaksanakan secara langsung, menghadirkan langsung. Akan tetapi KPU melaksanakannya melalui video call," jelas Yasti. 

"Kemudian di pasal 40 dijelaskan. Apabila tidak dapat hadir secara langsung, maka status anggota parpol yang masih ganda, masih belum memenuhi syarat (BMS). Akan tetapi pada prosesnya kemarin KPU menggati status BMS menjadi MS kepada tiga orang anggota parpol yang melakukan verifikasi administrasi melalui video call," tututnya.

Baca juga: Heboh Ada yang Unggah 10 Ribu Data Warga Cianjur di Media Sosial, Ini Penjelasan KPU

Persidangan terkait laporan tersebut dipimpin langsung Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Abdullah, dan anggota majelis dari anggota komisioner Bawaslu Jabar.

"Hasilnya nanti seperti apa, tunggu persidangan nanti yang dipimpin Ketua Bawaslu Jabar," kata Yasti. (*)

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved