Polemik KHDPK Terus Berlanjut, FPHJ Sebut Ada 350 Ribu Hektar Lahan di Jabar yang Terdampak

Polemik Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus masih bergulir dengan adanya penolakan dari elemen masyarakat, termasuk Forum Penyelamat Hutan Jawa

TRIBUNJABAR.ID/MUHAMAD NANDRI PRILATAMA
Ketua Forum Penyelamat Hutan Jawa, Eka Santosa. Polemik Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) masih bergulir dengan adanya penolakan dari sejumlah elemen masyarakat, termasuk Forum Penyelamat Hutan Jawa. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Polemik terkait Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) masih terus bergulir dengan adanya penolakan-penolakan dari sejumlah elemen masyarakat, termasuk dari Forum Penyelamat Hutan Jawa (FPHJ).

Ketua FPHJ, Eka Santosa mengatakan dalam kebijakan KHDPK yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bakal mengambil lahan sekitar 350 ribu hektare di Jabar dari 1,1 juta hektare lahan di pulau Jawa.

"350 ribu hektare itu nantinya akan dialih fungsikan dari sebelumnya hutan-hutan, semisal hutan lindung, produksi, dan lainnya. Nah, sejauh ini saya belum mendengar tanggapan dari Gubernur Jabarnya sendiri (Ridwan Kamil) terkait KHDPK ini, karena kan 350 ribu hektare itu ada di Jabar," katanya di Jalan Citarum, Kota Bandung, Jumat (23/9/2022).

Di sisi lain, Pemprov Jabar, Eka menyebut tengah berjuang atau berupaya untuk melakukan keseimbangan lewat penetapan hutan lindung sebesar 45 persen.

Baca juga: Kebijakan Menteri LHK soal Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus Digugat ke PTUN Jakarta

Ditambah lagi, kondisi saat ini sudah terlihat fenomena bencana yang melanda Garut, Bogor, Sukabumi, dan Kota Bandung, terkait alih fungsi lahan.

"Nah, kami meminta komitmen dari gubernur, walau kami berjuang sepulau Jawa, tapi agenda kami memang ingin bertemu dengan gubernur lainnya, seperti Jateng dan Jatim bahas soal KHDPK ini," ujarnya seraya menegaskan perjuangan menyelamatkan hutan Jawa akan terus digencarkan dan dipertahankan.

Sebelumnya, proses sidang gugatan SK Menteri LHK dengan SK.287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022 tentang penetapan kawasan hutan dengan pengelolaan khusus di Jabar, Jatim, Jateng, dan Banten tertanggal 5 April 2022 kembali digelar di PTUN Jakarta dengan agenda pemeriksaan berkas persiapan keempat kalinya.

Baca juga: Sekar Perhutani Sebut Kebijakan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus Sisihkan Peran Polisi Hutan

Tetapi, sejak diterbitkan pada April 2022, lampiran SK 287 berupa Peta KHDPK ternyata tidak kunjung dirilis dan disosialisasikan oleh KLHK yang mengakibatkan Serikat Karyawan Perhutani selaku penggugat tidak kunjung memperoleh kepastian hukum tentang batas dan luas KHDPK sebagaimana ditetapkan SK 287. (*)

 

Sumber: Tribun Jabar
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved