Faizin Minta Masyarakat Kawal Penyaluran BLT BBM Agar Tersalurkan Tepat Sasaran

Anggota DPRD Jawa Barat M. faizin menilai polemik tentang penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM)

Editor: Ichsan
dok.pribadi
Faizin Minta Masyarakat Kawal Penyaluran BLT BBM Agar Tersalurkan Tepat Sasaran 

TRIBUNJABAR.ID - Anggota DPRD Jawa Barat M Faizin menilai polemik tentang penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sudah tidak perlu dipersoalkan lagi.

Menurut Faizin yang terpenting saat ini adalah melakukan pengawasan Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau dana kompensasi yang diakibatkan oleh kenaikan harga BBM agar tersalurkan dengan tepat sasaran.

"Kalau berbicara penolakan kenaikan BBM, itu sudah naik, mau bagaimana lagi," ujar Faizin dalam rilisnya, Senin (19/09).

Faizin menegaskan, saat ini yang lebih penting adalah bagaimana BLT yang digulirkan oleh Pemerintah akibat kenaikan harga BBM, dapat tersalurkan serta tepat sasaran kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di setiap daerahnya.

"Secara bertahap, pemerintah sudah mencairkan BLT yang disiapkan untuk meringankan dampak kenaikan harga BBM. Masyarakat pun harus saling mengawasi agar BLT betul-betul tepat sasaran," katanya.

Baca juga: Dugaan Penyunatan BLT BBM di Kelurahan Talun Sumedang, Polres Juga Akan Dalami soal Ini

Pemerintah merencanakan BLT BBM akan diberikan kepada 20,65 juta KPM dengan nominal sebesar Rp150ribu setiap bulannya akan diberikan sebanyak 4 kali. Skema penyalurannya akan dilakukan dengan 2 tahap, sehingga masing-masing penerima manfaat akan mendapatkan sebesar Rp 300ribu.

"Ya kami dari DPRD Jabar juga turut mengawal sampai BLT tuntas dicairkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, yang seperti disampaikan pemerintah bahwa akan menurunkan BLT pada masyarakat untuk memberikan manfaat langsung," ujarnya.

Legislator fraksi PKB ini mengatakan dengan adanya polemik kenaikan harga BBM ini, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan membuat kebijakan yang mewajibkan Pemerintah Daerah (Pemda) menanggung 2 persen anggaran untuk bantuan sosial bagi masyarakat yang diambil dari Dana Alokasi Umum (DAU)

"Ini juga harus kita kawal, karena penggunaan APBD ini jangan sampai salah sasaran dan tidak berdampak untuk mengatasi kenaikan harga BBM bersubsidi," ujarnya.

Baca juga: Apdesi Majalengka Sebut BLT BBM Tidak Tepat Sasaran, Masih Pakai Data Penerima Lama

Ia pun mendorong pemerintah untuk terus mengatasi dampak terjadinya penyesuaian kenaikan harga BBM bersubsidi ini, di antaranya kenaikan harga sembako, transportasi publik dan sektor jasa lainnya. Tujuannya agar membantu masyarakat.

"Pemerintah harus mengatasi dampak terjadinya penyesuaian harga BBM bersubsidi. Di Sektor transportasi publik misalnya, agar kemudian tidak memberatkan masyarakat," katanya.

Sumber: Tribun Jabar
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved