DPRD Indramayu Tak Bisa Langsung Makzulkan Bupati, Ini Proses Panjang Menurut Pengamat dari Unpad

Desakan kepada DPRD Indramayu agar menggunakan hak angket, hingga pemakzulan bupati, tidak dapat dilakukan dengan mudah. 

Penulis: Nazmi Abdurrahman | Editor: Giri
Istimewa
Pengamat Politik Unpad, Firman Manan, menilai penggunaan hak angket tak langsung berujung pemakzulan kepada bupati, dalam hal ini dalam kasus di Indramayu. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Desakan kepada DPRD Indramayu agar menggunakan hak angket, hingga pemakzulan bupati, tidak dapat dilakukan dengan mudah. 

Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Firman Manan, mengatakan, dalam proses pemakzulan kepala daerah ada tahapan panjang yang perlu ditempuh. 

"Memang salah satunya melalui hak angket, atau hak interpelasi. Kalau tidak salah kan sempat juga digunakan hak interpelasi itu," ujar Firman saat dihubungi, Selasa (20/9/2022). 

Penerapan hak angket oleh DPRD, kata dia, tidak sekoyong-koyong akan berakhir pada pemakzulan.

Dalam proses hak angket, DPRD harus melakukan penyelidikan untuk menemukan data dan fakta pelanggaran berat yang dilakukan bupati.

"Pertama kan harus jelas dulu, sebetulnya, kebijakan apa yang dipermasalahkan. kKemudian setelah itu ada proses mencari fakta tentang hal tersebut. Hak angket itu bisa selesai begitu saja, kalau tidak ditemukan satu masalah. Kalau ada masalah bisa berlanjut kepada hak menyatakan pendapat," katanya. 

Baca juga: Pengamat: Aksi Warga Ingin Turunkan Bupati Indramayu Berawal dari Isu Tak Harmonisnya Nina dan Lucky

Setelah hak menyatakan pendapat, proses pemakzulan tidak dilakukan oleh DPRD.

Tapi, harus diajukan ke Mahkamah Agung (MA) untuk dilakukan pemeriksaan. 

"Apakah upaya pemakzulan yang diisukan DPRD itu bisa dilakukan atau tidak, setelah itu baru kemudian kembali ke DPRD. Ini proses yang panjang. Tidak semata-mata DPRD bisa memakzulkan bupati begitu saja. Jadi, harus ada fakta yang cukup dan proses politik yang dilalui termasuk proses hukum," ucapnya. 

Baca juga: DPRD Indramayu Didesak Warga Gunakan Hak Angket Kepada Bupati Nina, Ini Jawaban Ketua Dewan

Intinya, kata dia, harus jelas masalahnya sebesar apa, sehingga harus dilakukan upaya pemakzulan.

"Hak angket itu digunakan dalam konteks kontrol, pengawasan terhadap pemerintah daerah, apakah harus berujung pada pemakzulan, kan tidak juga. Apalagi kalau dalam penyelidikannya tidak ditemukan kesalahan," katanya. (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved