Pemilu 2024

Bawaslu Cianjur Gelar Desa Anti Politik Uang, Jangan Sampai Pemilu Jadi Benih Perpecahan Masyarakat

Bawaslu Cianjur menggelar deklarasi desa anti politik uang di Desa Bojong, Kecamatan Karangtengah. Jangan sampai pemilu jadi benih perpecahan

TRIBUNJABAR.ID/FERRI AMIRIL MUKMININ
Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Cianjur menggelar deklarasi desa anti politik uang (APU) di Desa Bojong, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Selasa (20/9/2022). Salah satu tujuannnya agar pemilu jangan sampai jadi benih perpecahan di masyarakat. 

Laporan wartawan Tribunjabar.id, Ferri Amiril

TRIBUNJABAR.ID, CIANJUR - Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Cianjur menggelar deklarasi desa anti politik uang (APU) di Desa Bojong, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Selasa (20/9/2022).

Ketua Bawaslu Cianjur Usep Agus Zawari mengatakan, deklarasi dilakukan sebagai upaya dalam rangka mewujudkan pemilu 2024 lebih baik bebas dari politik uang.

"Tahapan sudah dimulai sejak Juni, hari ini kami deklarasi anti politik uang yang memberikan dampak negatif bagi pelaku. Jadi jangan sampai persoalan pemilu pada saatnya nanti menjadi benih perpecahan di masyarakat," ujar Usep.

Ia mengajak, warga masyarakat Desa Bojong khususnya untuk melaksanakan pencegahan politik uang.

"Mari melaksanakan proses pencegahan dari sekarang, pro aktif dengan pola penyebarluasan informasi, harus saling mengingatkan," katanya.

Baca juga: Bawaslu Kabupaten Bandung Anggap Politik Uang Adalah Isu Klasik yang Sangat Sulit Dibuktikan

Kordiv pengawasan antar lembaga Bawaslu Jabar, Zaki Hilmi, mengatakan Desa Bojong dengan jumlah penduduk 14 ribu sangat mungkin menularkan hal baik di masyarakat menuju zero money politic.

"Warga di sini berkesempatan menjadi pengawas partisipatif anti politik uang dengan meningkatkan kualitas pemilu di Jabar," ujar Zaki.

Zaki mengatakan, langkah yang bisa dilakukan masyarakat bisa dengan meminimalisasi terjadi kecurangan politik uang yang biasanya marak di tahun politik.

"Peserta pemilu harus memiliki integritas bersama bersih dari politik uang agar kualitas meningkat dalam menggunakan hak pilih," katanya

Zaki mengatakan, ada dua hal tingkat pemahaman yang harus disampaikan kepada warga mengenai politik uang.

Pertama berupa uang dan yang kedua berupa barang yang bisa mempengaruhi pilihan dan barang ini ada batasan yang diatur dalam perundang-undangannya.

Baca juga: Jadi Primadona Pelanggaran, Politik Uang dan Mobilisasi ASN Diwaspadai Bawaslu KBB pada Pemilu 2024

"Jangan sampai ada pemahaman bahwa politik uang itu sebagai budaya. Padahal itu bukan bagian dari budaya, undang-undang tak pernah mengedepankan hal itu sesungguhnya ingin masyarakat memiliki kesadaran bukan sekadar tahu tapi bisa menolak politik uang," katanya.

Zaki mengatakan bahwa semua kabupaten kota sudah melaksanakan deklarasi desa anti politik uang. (*)

Sumber: Tribun Jabar
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved