DPRD Jabar: Rp 50 Miliar Dialokasikan Bantu Warga Terdampak BBM

DPRD dan Pemprov Jawa Barat sepakat untuk mengalokasikan anggaran Rp 50 miliar di APBD perubahan tahun anggaran 2022 untuk membantu warga Jabar.

Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam | Editor: Giri
Tribun Jabar/ Kiki Andriana
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari saat diwawancara TribunJabar.id, di Sumedang, Minggu (18/9/2022). DPRD dan Pemprov Jawa Barat sepakat untuk mengalokasikan anggaran Rp 50 miliar di APBD perubahan tahun anggaran 2022 untuk membantu warga Jabar yang terdampak kebijakan penyesuaian tarif bahan bakar minyak (BBM). 

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - DPRD dan Pemprov Jawa Barat sepakat untuk mengalokasikan anggaran Rp 50 miliar di APBD perubahan tahun anggaran 2022 untuk membantu warga Jabar yang terdampak kebijakan penyesuaian tarif bahan bakar minyak (BBM).

"Selama ini di APBD murni sudah dianggarakan sebesar Rp 57,2 miliar. Alhamdulillah di APBD perubahan, yang awalnya kita menyiapkan Rp 27 miliar, kami kemarin di Badan Anggaran DPRD Jawa Barat telah berdiskusi dan sepakat untuk menambah di APBD Perubahan ini kurang lebih Rp 50 miliar terkait kompensasi BBM," kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari di Bandung, Senin (19/9/2022).

Ineu menuturkan anggaran tersebut akan diberikan kepada warga Jawa Barat terdampak kebijakan penyesuaian harga BBM.

Sasarannya adalah mereka yang berprofesi petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil dan mikro.

"Diharapkan ini bisa menbantu warga yang berhak menerimanya, seperti UMKM, warga miskin, kami juga menambahkan petani dan nelayan. Karena warga Jabar yang berprofesi sebagai petani dan layanan lumayan banyak," kata dia.

Ineu memberikan sejumlah catatan terkait dengan nota kesepakatan perubahan kebijakan umum APBD (KUA) dan nota kesepakatan perubahan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) tahun anggaran 2022, yang telah disepakati oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Rabu (14/9/2022).

"Ada beberapa catatan yang harus menjadi perhatian oleh Pemprov Jawa Barat, antara lain, tetap harus mendahulukan pemenuhan bagi kebutuhan wajib Pemprov Jabar seperti pendidikan, kesehatan, dan penanganan pandemi Covid-19 maupun kebangkitan ekonomi pascapandemi ini," katanya.

Catatan lainnya, kata Ineu, terkait dengan bantalan sosial akibat kebijakan penyesuaian harga BBM.

Pihaknya mengapresiasi Pemprov Jabar yang telah sudah menyiapkan atau mengalokasi anggaran di dalam menjaga inflasi daerah.

"Selama ini di APBD murni sudah dianggarakan sebesar Rp 57,2 miliar. Lalu di APBD perubahan ini kurang lebih Rp 50 miliar terkait kompensasi BBM, jadi kalau ditotal mencapai Rp 100 miliar lebih," kata Ineu. (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved