Parpol yang Catut NIK Warga Bandung Barat Belum Bisa Diberikan Sanksi Tegas, Ini Alasannya

Hingga saat ini Bawaslu KBB tidak memiliki mekanisme untuk menindak dan menangani pelanggaran soal pencatutan NIK

Istimewa.
Ilustrasi partai politik - Partai politik (Parpol) yang mencatut NIK dan nama 12 warga Kabupaten Bandung Barat (KBB) untuk dijadikan anggotanya demi kepentingan Pemilu 2024 hingga kini belum bisa diberikan sanksi tegas. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT - Partai politik (Parpol) yang mencatut NIK dan nama 12 warga Kabupaten Bandung Barat (KBB) untuk dijadikan anggotanya demi kepentingan Pemilu 2024 hingga kini belum bisa diberikan sanksi tegas.

Pasalnya, hingga saat ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) KBB tidak memiliki mekanisme untuk menindak dan menangani pelanggaran soal pencatutan NIK dan nama yang dilakukan oleh partai politik tersebut.

"Kita enggak punya mekanisme penanganan pelanggaran jenis ini," Ketua Bawaslu KBB, Cecep Rahmat Nugraha saat dikonfirmasi, Jumat (16/9/2022).

Baca juga: Setelah Nama 14 Warga Diambil Parpol Tanpa Izin, Kini Nama Komisioner KPU Ciamis Pun Dicatut Partai

Atas hal tersebut, pihaknya menyarankan warga yang NIK dan namanya dicatut parpol tersebut harus segera melapor ke KPU dan bisa saja ke Bawaslu.

"Paling masyarakat melapor ke KPU atau Bawaslu.

Tapi nanti juga kalau ke Bawaslu ujung-ujungnya ada di KPU juga," katanya.

Dia mengatakan, pihaknya menyarankan masyarakat untuk melaporkan itu karena dalam undang-undang Pemilu bahwa Bawaslu tidak memiliki wewenang untuk menindak jenis pelanggaran pencatutan NIK.

Namun, apabila ada warga yang merasa keberatan, dapat melakukan pelaporan ke aparat kepolisian dengan dugaan tindak pidana umum.

"Kalau mau lapor paling masuknya ke pidana umum. Itu juga bukan ranah kita, tapi ada di pihak kepolisian," ucap Cecep.

Di sisi lain, pihaknya mengimbau agar warga Bandung Barat aktif melakukan pengecekan terhadap data NIK di website KPU.

Baca juga: Partai Politik di Purwakarta Lakukan Pelanggaran Berat, KPU Terima Laporan Nama Warga Dicatut Parpol

Apabila terbukti ada pencatutan NIK, kata dia, warga bisa melaporkan ke Bawaslu dan KPU secara langsung atau melalui daring dengan mengunjungi https://helpdesk.kpu.go.id/tanggapan.

"Kita sarankan tetap lapor ke KPU atau Bawaslu. Karena kalau gak gitu kita gak tahu apakah data keanggotaan partai ini benar atau tidak," ucapnya.

Sumber: Tribun Jabar
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved