10 Parpol di Pangandaran Harus Perbaiki Dokumen Persyaratan, KPU Berik Waktu sampai Awal Oktober

mekanisme yang harus ditempuh partai politik pada prinsipnya, persyaratan mendasar parpol didaftarkan ke KPU Pangandaran adalah jumlah keanggotaan

Penulis: Padna | Editor: Seli Andina Miranti
Tribun Jabar/ Padna
Ketua KPU Kabupaten Pangandaran, Muhtadin 

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Pangandaran, Padna

TRIBUNJABAR.ID, PANGANDARAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangandaran melakukan evaluasi tahapan pelaksanaan verifikasi administrasi persyaratan keanggotaan Partai Politik di Pemilu 2024.

Ketua KPU Kabupaten Pangandaran, Muhtadin mengatakan, partai politik yang datang ke KPU Kabupaten Pangandaran ada sejumlah 20 partai politik dari total keseluruhan partai politik yang daftar ke KPU RI yaitu sejumlah 24 partai politik.

"Sejauh ini, partai politik sudah kami lakukan verifikasi administrasi, kami cek dokumen berupa KTP dan KTA (keanggotaan) partai politik disingkronkan dengan dokumen yang ada di sistem informasi partai politik (sipol) di masing-masing partai politik. Kita cek, kemudian muncul setidaknya ada tiga kategori," ujar Muhtadin kepada sejumlah wartawan di satu hotel di Pangandaran, Jum'at (16/9/2022) sore.

Baca juga: Setelah Nama 14 Warga Diambil Parpol Tanpa Izin, Kini Nama Komisioner KPU Ciamis Pun Dicatut Partai

Tiga kategori ini di antaranya, pertama dalam Memenuhi Syarat (MS), ada yang Belum Memenuhi Syarat (BMS), dan ada yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

"Nah, semuanya ini masuk dalam fase perbaikan dokumen persyaratan. Dan itu, dalam waktu depan ini akan memasuki proses perbaikan. Proses perbaikan ini, sampai awal bulan Oktober depan (2022)," katanya.

Dalam fase perbaikan, mekanisme yang harus ditempuh partai politik pada prinsipnya, persyaratan mendasar partai politik didaftarkan ke KPU Kabupaten Pangandaran adalah jumlah keanggotaan.

Jumlah keanggotaan, itu harus memenuhi sesuai ketentuan undang-undang nomor 7 tahun 2017. Yaitu seribu atau satu per seribu.

"Nah, kalau partai politik daftar seribu, kita akan cek dokumen yang seribu orang itu MS apa tidak dokumennya. Kemudian batas minimalnya adalah satu per seribu dari jumlah penduduk. Yaitu, 433 orang harus di daftarkan ke KPU Kabupaten Pangandaran."

"Jadi, kalau yang daftar 700 kemudian kita cek yang memenuhi syaratnya lebih dari 433 orang, berarti terkejar. Kalau belum memenuhi, ada ruang perbaikan," ucap Muhtadin.

Baca juga: Parpol yang Catut NIK Warga Bandung Barat Belum Bisa Diberikan Sanksi Tegas, Ini Alasannya

Menurutnya, ada sekitar 10 partai politik yang harus melakukan perbaikan dokumen persyaratan. "Sekarang, masih ada ruang perbaikan untuk 10 partai politik," ujarnya. *

Sumber: Tribun Jabar
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved