Ketua DPRD Purwakarta Tak Hadir Terus, Rapat Paripurna 2 Kali Ditunda, Kini Dapat Mosi Tidak Percaya

Dengan sikap Ahmad Sanusi yang tidak hadir ke rapat Paripurna, sejumlah anggota DPRD Purwakarta melayangkan mosi tidak percaya

Penulis: Deanza Falevi | Editor: Seli Andina Miranti
dok.dprd
Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta Ahmad Sanusi - Ketua DPRD Purwakarta, Ahmad Sanusi yang telah mengirim Surat Undangan untuk Sidang Paripunra pada Rabu (14/9/2022) malah tidak hadir pada rapat tersebut. 

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Deanza Falevi

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Rapat paripurna DPRD Purwakarta yang membahas Pembicaraan Tingkat II Penetapan Keputusan Dua Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021 dan Raperda Tata Kelola Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) pada Perumahan dan Permukiman yang telah digelar sebanyak dua kali kembali ditunda.

Hal tersebut dikarenakan rapat tidak memenuhi kuorum. Selain itu, Ketua DPRD Purwakarta, Ahmad Sanusi yang telah mengirim Surat Undangan untuk Sidang Paripunra pada Rabu (14/9/2022) malah tidak hadir pada rapat tersebut.

Wakil Ketua DPRD Purwakarta dari fraksi partai Gerindra, Sri Puji Utami menyayangkan sikap dari pria yang biasa dipanggil Haji Amor itu.

Baca juga: Anggota DRPD Purwakarta Kemana? Dua Kali Sidang Batal, Tidak Kuorum, Ditunggu sampai Pukul 24.00 WIB

Dengan sikap Ahmad Sanusi yang tidak hadir ke rapat Paripurna yang sudah diagendakan dua kali oleh dirinya sendiri pada Senin (12/9) dan Rabu (14/9/2022), membuat sejumlah anggota DPRD Purwakarta melayangkan mosi tidak percaya terhadap Ahmad Sanusi.

"Iya, saya galang mosi tidak percaya. Ada ketidak elokan pemimpin kami ini. Harusnya semua hadir ambil sikap untuk kepentingan rakyat," ujar Sri kepada wartawan di Gedung DPRD Purwakarta, Kamis (15/9/2022).

Menurut Sri, Ahmad Sanusi terlihat menghindar dan membiarkan rapat paripurna tidak berjalan. Padahal, dirinya lah yang telah membuat undangan rapat paripurna.

Namun dibatalkan secara tiba-tiba dengan alasan yang tidak jelas.

Sementara itu, Ahmad Sanusi menilai bahwa Rapat Paripurna Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PPA) tahun anggaran 2021 bukan dilandasi oleh kepentingan rakyat.

"Maka fraksi yang ngotot terhadap paripurna PPA itu bukan demi kepentingan rakyat, tapi mereka takut kehilangan honor kegiatan. Ayo fraksi berkata jujur itu untuk kepentingan rakyat atau takut kehilangan pendapatan," ujar Ahmad Sanusi.

"Sehingga saya tidak melihat ini ada urgensinya untuk kepentingan masyarakat. Jadi emosi mereka (fraksi ngotot paripurna) bukan karena rakyat, tapi takut kehilangan pendapatan sebagai anggota dewan," tambahnya.(*)

Baca juga: Tak Kunjung Selesai, Bupati Purwakarta Surati Ketua DPRD Agar Raperda Bisa Paripurnakan

Sumber: Tribun Jabar
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved