Anggota DRPD Purwaarata Kemana? Dua Kali Sidang Batal, Tidak Kuorum, Ditunggu sampai Pukul 24.00 WIB

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta yang dijadwalkan pada Rabu (14/9/2022) pukul 19.30 WIB kembali batal

Penulis: Deanza Falevi | Editor: Seli Andina Miranti
Tribun Jabar/ Deanza Falevi
23 anggota DPRD Purwakarta ucapkan permintaan maaf kepada masyarakat Purwakarta karena Raperda mengenai Tata Kelola Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) pada Perumahan dan Permukiman kembali ditunda. 

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Deanza Falevi

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta yang dijadwalkan pada Rabu (14/9/2022) pukul 19.30 WIB kembali batal karena rapat tidak kuorum.

Rapat Paripurna yang membahas Pembicaraan Tingkat II Penetapan Keputusan Dua Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021 dan Raperda Tata Kelola Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) pada Perumahan dan Permukiman ini sebenarnya telah dijadwalkan oleh ketua DPRD Purwakarta, Ahmad Sanusi.

Namun, rapat yang sebelumnya pernah digelar pada Senin, (12/9) malam kemarin, kembali batal pada Rabu (14/9/2022) karena jumlah anggota DPRD tidak memenuhi kuorum dan membuat rapat ditunda.

Baca juga: Tak Kunjung Selesai, Bupati Purwakarta Surati Ketua DPRD Agar Raperda Bisa Paripurnakan

Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika yang sebelumnya juga telah menyurati Ahmad Sanusi agar raperda bisa diparipurnakan menunggu hingga pukul 12.00 WIB di Gedung DPRD Purwakarta.

Akan tetapi, pada rapat tersebut, Ahmad Sanusi dan sejumlah anggota DPRD Purwakarta yang berasal dari fraksi Golkar tidak datang dan membuat rapat tidak memenuhi kuorum.

Dari yang seharusnya total 45 anggota DPRD Purwakarta, pada rapat tersebut hanya dihadiri sebanyak 23 anggota saja. Sehingga rapat tidak bisa dimulai karena tidak memenuhi kuorum berdasarkan ketentuan Pasal 395 ayat (2) huruf b UURI No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Dari 23 anggota DPRD Purwakarta yang hadir pada rapat tersebut, melalui Wakil Ketua DPRD Purwakarta, Sri Puji Utami, mengucapkan permohonan maaf kepada masyarakat Purwakarta.

"Mengucapkan permohonan maaf setinggi-tingginya, karena kami telah berusaha untuk melakukan pembahasan raperda dan pertanggungjawaban APBD 2021 dan kami juga sudah siap untuk melakukan paripurna,"

"Namun pada hari ini, Rabu (14/9) rapat kembali tidak kuorum. Padahal kami sudah berkomunikasi dengan yang lain agar bisa dilaksanakan rapat paripurna," ucap Sri Puji Utami kepada wartawan di Gedung DPRD Purwakarta, Rabu (14/9/2022).

Sementara itu Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika, mengatakan bahwa Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021 sudah harus segera diselesaikan karena telah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Baca juga: Fraksi Ngotot Paripurna, Ketua DPRD Purwakarta : Ayo Jujur untuk Kepentingan Rakyat atau Pribadi?

Menurutnya, kini banyak keluhan dari masyarakat mengenai soal perumahan-perumahan yang belum diserahterimakan kepada pemerintah daerah.

"Banyak sekali perumahan yang belum diserahterimakan kepada pemda. Raperda PSU dibahas untuk ditindalanjuti peraturan yang sudah ada di atasnya," ucap perempuan yang biasa dipanggil Ambu ini.(*)

Sumber: Tribun Jabar
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved