Disdik Jabar Minta Hentikan Rapat Komite di SMA, SMK, dan SLB, Bukan Sekadar Minta Sumbangan ke Ortu

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dedi Supandi menginstruksikan kepada seluruh SMA, SMK, SLB Negeri di Jabar untuk segera menghentikan rapat komite

disdik.jabarprov.go.id
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dedi Supandi menginstruksikan kepada seluruh SMA, SMK, SLB Negeri di Jabar untuk segera menghentikan rapat komite sekolah. 

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dedi Supandi menginstruksikan kepada seluruh SMA, SMK, SLB Negeri di Jawa Barat untuk segera menghentikan semua kegiatan rapat komite.

Hal ini untuk memberikan waktu agar sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Komite Sekolah kembali dilakukan semaksimal mungkin agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang rapat komite.

Instruksi tersebut telah disampaikan Dedi Supandi kepada seluruh Kepala Cabang Dinas (KCD) untuk diteruskan kepada setiap Kepala Sekolah pada Selasa 13 Oktober 2022.

"Saya menginstruksikan kepada semua KCD agar menyampaikan kepada setiap kepala sekolah untuk menghentikan dulu kegiatan rapat komite sampai betul-betul dapat memahami," ujar Dedi Supandi, Rabu (14/9/2022).

Dengan memaksimalkan sosialisasi, Dedi berharap seluruh unsur pendidikan, baik KCD, kepala sekolah, komite sekolah, hingga orang tua peserta didik baru, dapat memahami betul maksud, tujuan serta aturan dari rapat komite.

Baca juga: Meja dan Kursi untuk SD Negeri Banjarsari Subang Ternyata Sumbangan PT Dahana

Dedi mengatakan Pergub tentang Komite Sekolah bukan sekadar payung hukum untuk meminta sumbangan dan bantuan kepada orang tua siswa.

Melainkan harus menjadi landasan untuk mewadahi partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pelayanan pendidikan di sekolah.

Dedi mengatakan anggota Komite Sekolah diharapkan mayoritas berasal dari orang tua siswa aktif dengan melibatkan pula tokoh masyarakat dan pakar yang peduli terhadap keberlangsungan pendidikan.

Hal ini dilakukan untuk mewujudkan integritas ekosistem pendidikan di sekolah.

Dedi mengatakan pengurus dan anggota Komite Sekolah harus mengacu pada Pergub, khususnya dalam Bab II, yang menyebutkan penggalangan dana maupun sumber daya pendidikan lainnya bertujuan mendukung terlaksananya program peningkatan akses dan mutu pendidikan.

Baca juga: Pilunya Pendidikan di Cianjur, Murid-murid Belajar di Lantai, SD Negeri Kekurangan Kursi dan Meja

Ia mengatakan adapun untuk sumber bantuan dari luar orang tua peserta didik, harus dilakukan identifikasi dan optimalisasi. Sehingga lebih terukur pemanfaatannya dan tidak menyalahi aturan.

"Apabila penggalangan dana dilaksanakan kepada orang tua peserta didik maka wajib dilaksanakan musyawarah dan permufakatan sehingga terhindarkan dari praktik yang terkesan menjadi seperti pungutan atau iuran," katanya.

Untuk melaksanakan musyawarah dengan orang tua peserta didik, Dedi mengatakan terlebih dahulu dapat dilaksanakan setelah dilakukan perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah dan persetujuan KCD wilayah.

"RKAS perubahan atau revisi akan memuat kebutuhan dana yang bersumber dari masyarakat. Besaran sumbangan pun tidak ditetapkan besaran yang bersifat fix, pilihan sesuai kemampuan, dan warga miskin wajib dibebaskan," katanya.

Baca juga: Seragam SMA Dipakai Pemandu Lagu di Hiburan Malam di Cikarang Dinilai Mencoreng Dunia Pendidikan

Dedi meminta agar Komite Sekolah dapat melaksanakan tugasnya secara inovatif dan kreatif. Yang utama, yaitu harus sesuai dengan aturan untuk setiap upaya yang dilakukan.

"Kreatif dan inovatif ini harus mengacu pada kelayakan etika, kesantunan serta sesuai dengan peraturan," katanya. (*)

Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved