Abdul Jabar Majid: Kenaikan Harga BBM Bukti Ketidakpekaan Pemerintah Terhadap Kondisi Masyarakat

Anggota Komisi III DPRD Jabar, Abdul Jabar Majid, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bukti ketidakpekaan pemerintah terhadap kondisi masyarakat

istimewa
nggota Komisi III DPRD Jabar, Abdul Jabar Majid, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bukti ketidakpekaan pemerintah terhadap kondisi masyarakat 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tak pelak telah memicu kenaikan berbagai harga kebutuhan pokok di tengah masyarakat.

Tak hanya kenaikan harga pada produk pangan saja, kenaikan BBM juga turut memaksa sektor lain untuk menyesuaikan harga, salah satunya adalah kenaikan biaya ongkos transportasi dan berbagai jasa lainnya.

Hal ini menimbulkan gejolak yang meresahkan bagi masyarakat, khususnya kalangan masyarakat kecil dan tidak mampu yang kehidupannya semakin terpuruk.

Hal ini diungkapkan oleh Anggota Komisi III DPRD Jabar, Abdul Jabar Majid yang mengkritisi kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.

Menurut Abdul Jabar Majid, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM sebagai bukti ketidakpekaan pemerintah terhadap kondisi masarakat saat ini.

"Kita tahu saat ini masyarakat masih berjuang dengan pemulihan ekonomi di masa pandemi yang, memang masih ada, namun sudah mulai terkendali saat ini. Masyarakat sedang berjuang banting tulang mengembalikan kondisi mereka yang terpuruk dalam dua tahun lebih terakhir ini, namun mereka kembali harus terpuruk dengan kenaikan berbagai kebutuhan pasca-kenaikan BBM," ujar Majid saat dihubungi, Rabu (14/09/2022).

Anggota Fraksi PKS ini sangat menyayangkan bahwa kebijakan pemerintah menaikkan BBM ini harus dilakukan saat ini padahal masih bisa ditangguhkan.

"PKS sendiri menilai ini (menaikkan harga BBM) bukan keputusan bijak, makanya kami sangat tidak setuju dengan kebijakan ini," ujarnya.

Abdul Jabar Majid menyebutkan bahwa PKS akan selalu menolak kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat, terlebih kebijakan yang diambil berdampak buruk terhadap kondisi perekonomian masyarakat.

"Tentunya kami akan terus mendorong agar kebijakan ini ditinjau kembali bahkan dicabut, dan PKS akan terus berpihak kepada masyarakat kecil yang terdampak tentunya," katanya. (kemal setia permana)

Sumber: Tribun Jabar
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved