Hacker Bjorka Acak-acak Data Pemerintah, Pengamat Sebut Kemenkominfo Kebingungan Menghadapi

hacker Bjorka menjadi perbincangan lantaran selama tahun 2022 ini mengklaim berhasil meretas sejumlah data rahasia.

Editor: Ravianto
ist/tribunnews
Hacker dengan inisial Bjorka menjual data pendaftaran SIM card telepon seluler Indonesia. Jumlah data pendaftar SIM Card yang bocor dan dijual di sebuah forum di internet mencapai 1,8 miliar data. 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Peretas atau hacker bernama Bjorka sedang menjadi perbincangan bahkan menjadi trending topic di Twitter sejak Minggu (11/9/2022) pagi.

hacker Bjorka menjadi perbincangan lantaran selama tahun 2022 ini mengklaim berhasil meretas sejumlah data rahasia.

Selain membocorkan data-data rahasia, hacker Bjorka juga menyebarkan informasi mengenai siapa dalang di balik meninggalnya aktivis Munir.

Aksi hacker Bjorka ini ditanggapi dingin Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Namun, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebutkan bahwa informasi kebocoran sejumlah data di laman BreachForum adalah hoaks.

Pengamat Teknologi Informasi (IT) Heru Sutadi mengatakan, jika hal tersebut benar terjadi maka ini merupakan bukti keamanan siber instansi atau lembaga di Indonesia masih lemah.

“Yang perlu dipahami dari fenomena Bjorka ini, pertama, keamanan siber dan keamanan data kita lemah atau rapuh, karena kepedulian kita semua rendah serta keamanan siber dan keamanan data tidak dijalankan dengan baik dan benar,” ucap Heru saat dihubungi Tribunnews, Senin (12/9/2022).

“Termasuk misalnya tidak bisa menyelesaikan keamanan siber dan keamanan data dengan sekadar narasi. Bahkan bila Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi disahkan pun tidak serta merta siber kita aman dan data kita tidak bocor lagi,” sambungnya.

Heru menilai, di Indonesia tidak terlihat adanya kerjasama untuk membangun dan mengamankan ruang digital dan tata kelola data.

Padahal, kunci keamanan siber dan keamanan data adalah kolaborasi semua stakeholders mulai dari Pemerintah, penyelenggara sistem elektronik (PSE), akademisi, masyarakat termasuk media.

Namun, lanjut Heru, sering kali Pemerintah gagap ketika kasus kebocoran data menyeruak.

“Ini harusnya kan tidak boleh seperti itu. Harus ada standar operation procedure (SOP), dengan menginvestigasi semua informasi kebocoran data untuk memastikan apakah benar ada kebocoran data, data mana yang bocor, dampaknya apa serta mengetahui penyebab dan siapa yang bertanggung jawab,” ungkap Heru.

“Sehingga jangan tiap kebocoran kita bingung, yang akhirnya membuat masyarakat pasrah karena tidak bisa berbuat apa-apa,” pungkasnya.

Diketahui, beberapa waktu lalu ada dugaan kebocoran 105 juta data pemilih dari KPU yang diunggah oleh anggota forum situs breached.to dengan nama identitas 'Bjorka'.

Data kependudukan yang diduga bocor itu dijual oleh anggota forum dengan username "Bjorka" dalam sebuah unggahan di situs Breached Forums berjudul INDONESIA "CITIZENSHIP DATABASE FROM KPU 105M"; (database kependudukan Indonesia dari KPU 105 juta).

Kebocoran data ini menjadi kasus kebocoran data beruntun dalam kurun waktu sebulan terakhir.

Di mana Bjorka juga merilis kebocoran data 26 juta data pelanggan IndiHome, data registrasi SIM Card yang diklaim berjumlah 1,3 miliar dari 4 operator, serta 17 juta data pelanggan Perusahaan Listrik Negara (PLN).(Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo)

Sumber: Tribunnews
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved