Gubernur Papua Lukas Enembe Dicegah ke Luar Negeri, Kuasa Hukum Akan Bersurat ke Presiden Jokowi

Permintaan KPK itu lantaran Gubernur Papua Lukas Enembe diduga terlibat dalam kasus penerimaan gratifikasi.

KOMPAS.com/Ihsanuddin
Gubernur Papua Lukas Enembe setelah dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/9/2018). Ia dicegah untuk ke luar negeri enam bulan ke depan sejak 7 September 2022. 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA- Gubernur Papua Lukas Enembe dicegah untuk ke luar negeri enam bulan ke depan sejak 7 September 2022.

Larangan ke luar negeri untuk Lukas Enembe diterbitkan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Permintaan KPK itu lantaran Gubernur Papua Lukas Enembe diduga terlibat dalam kasus penerimaan gratifikasi.

Kuasa hukum Lukas Enembe, Aloysius Renwarin, bencana untuk mengajukan surat ke Presiden Joko Widodo sehingga kliennya tetap bisa ke luar negeri.

Menurutnya, Lukas Enembe membutuhkan pengobatan di luar negeri.

"Kami minta agar Bapak Gubernur dibawa berobat ke luar Papua, di luar negeri," kata Aloysius Renwarin saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (13/9/2022).

Baca juga: Gubernur Papua Jadi Tersangka Kasus Dugaan Gratifikasi, Berikut Profil Lukas Enembe

"Sesuai dengan hasil pemeriksaan di sini, beliau dalam keadaan sakit. Harus diperiksa, dirawat ke Singapura atau ke mana begitu," ujar Aloysius Renwarin.

Saat ini, ia memastikan Lukas Enembe masih berada di kediamannya di Papua.

Aloysius Renwarin berencana mengajukan permohonan kepada pemerintah termasuk Presiden Jokowi agar kliennya bisa menjalani pengobatan.

"Termasuk dengan Dirjen Imigrasi, KPK,Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan Bapak Presiden, supaya mengizinkan seorang kepala daerah ini bisa keluar (negeri, red)," kata Aloysius Renwarin.
 
Sebelumnya, Kemenkumham mencegah Lukas Enembe ke luar negeri atas permintaan KPK.

“Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Ditwasdakim) Ditjen Imigrasi menerima pengajuan pencegahan kepada Lukas Enembe dari Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu, 7 September 2022."

"Pencegahan berlaku selama 6 bulan,” kata Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, I Nyoman Gede Surya Mataram, dalam keterangan tertulis, Senin (12/9/2022).

Baca juga: Fakta Gubernur Papua Lukas Enembe Ditetapkan sebagai Tersangka oleh KPK, Pernah Ditegur Mendagri

Politikus Partai Demokrat itu resmi dicegah ke luar dari wilayah Indonesia hingga 7 Maret 2023.

Surya menyebut Ditjen Imigrasi langsung memasukkan nama Lukas Enembe ke Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) yang terhubung ke seluruh tempat pemeriksaan imigrasi di bandara, pelabuhan laut, dan pos lintas batas seluruh Indonesia.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved