Ade Yasin Dituntut Tiga Tahun Penjara, Kuasa Hukum: Kami Yakin Majelis Hakim Objektif

Tuntutan Jaksa KPK terhadap Ade Yasin terkait adanya pengondisian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) agar mendapat opini Wajar Tanpa Pengecuali

TribunnewsBogor.com/Naufal Fauzy
ILUSTRASI- Bupati Bogor, Ade Yasin. Ia dituntut tiga tahun penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Senin (12/9/2022). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Bupati Bogor nonaktif, Ade Yasin, dituntut tiga tahun penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Senin (12/9/2022).

Menanggapi tuntutan tersebut, Dinalara Butar-butar, kuasa hukum Ade Yasin, yakin kepada majelis hakim yang dipimpin oleh Hera Kartiningsih bakal bersikap objektif terhadap tuntutan jaksa.

"Tim kuasa hukum yakin majelis hakim objektif dalam perkara ini, karena tuntutan yang disampaikan oleh jaksa sudah dibantah semua oleh saksi-saksi yang dihadirkan oleh KPK," ujar Dinalara Butar-butar setelah persidangan.

Tuntutan yang dilayangkan oleh jaksa, kata dia, tidak terbukti melibatkan klien Ade Yasin.

Berdasarkan fakta persidangan, ucapnya, tidak ada satupun saksi yang membenarkan soal adanya pemberian uang oleh pegawai Pemerintah Kabupaten Bogor kepada auditor BPK, atas perintah Ade Yasin.

"Ternyata kan yang terungkap adalah kepentingan-kepentingan si pemberi yang merasa ketakutan ada temuan. Apakah perbuatan-perbuatan si pemberi ini harus Bu Ade Yasin yang mempertanggungjawabkan?" katanya.

Baca juga: Bupati Bogor Nonaktif Ade Yasin Dituntut 3 Tahun Penjara, Juga Dituntut Bayar Denda

Tuntutan Jaksa KPK terhadap Ade Yasin terkait adanya pengondisian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) agar mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pun, kata dia, sudah dibantah oleh saksi-saksi.

"Maka perlu digali apa motif pemberian uang tersebut. Kalau motifnya adalah WTP, semua saksi mengatakan tidak mengerti sama sekali WTP tersebut," ucapnya.

Menurutnya, soal bentuk tanggung jawab bupati atas kesalahan anak buah sudah selesai dengan peralihan kewenangan diatur dalam Peraturan Peraturan (PP) nomor 12 tahun 2019 tentang pelimpahan kewenangan pengelolaan keuangan daerah.

Dinalara menegaskan, dari keterangan 41 saksi yang dihadirkan oleh KPK, dapat disimpulkan bahwa pemberian uang yang yang terjadi pada perkara itu bukan merupakan tindakan suap, karena tidak terjadi kesepakatan di awal antara dua pihak.

Baca juga: Kuasa Hukum Ade Yasin Menduga Ada Kolaborasi DPRD untuk Menyeret Kliennya ke Kasus Suap

"Kalau kita masuk pada teori hukum, suap itu terjadi apabila dari awal sudah ada kesepakatan antara pemberi dan penerima. Pertanyaannya siapa yang bersepakat dengan BPK? Bahkan dengan (terdakwa) Ihsan saja dia tidak bersepakat."

"Bahkan dengan penyedia jasa saja dia tidak bersepakat. Karena faktanya adalah mereka (pegawai Pemkab dan penyedia jasa) spontanitas diminta pada saat dia (BPK) melakukan pemeriksaan," ucapnya.

Ade Yasin dituntut kurungan tiga tahun penjara, serta denda Rp. 100 juta subsider enam bulan kurungan penjara.

Ade Yasin dinilai melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-undang tindak pidana korupsi, Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved