Imigrasi Cianjur Akan Deportasi Dua Warga Asing, Satu Overstay dan Satu Lagi Nikah Campur

Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur akan mendeportasi warga Filipina yang menikah di Cianjur, namun izin tinggal di Indonesia sudah overstay.

Tribun Jabar/Ferri Amiril Mukminin
Wakil Menteri Hukum dan HAM Profesor Dr Edward Omar Sharif Hiariej SH MHUM didampingi Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur, Denny Irawan, saat memberikan keterangan pers, Rabu (7/9/2022). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferri Amiril Mukminin

TRIBUNJABAR.ID, CIANJUR- Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur, Denny Irawan, mengatakan pihaknya sedang menangani kasus terbaru dua warga negara asing yang akan dideportasi.

Pertama, Kantor Imigrasi akan mendeportasi warga negara Filipina yang overstay atau izin tinggalnya sudah melebihi batas waktu di Indonesia. Kedua adalah warga negara Timur Tengah yang melakukan nikah campur.

Denny mengatakan, proses deportasi untuk warga Filipina sudah 100 persen dan yang bersangkutan tinggal dideportasi.

Demikian halnya dengan warga negara timur tengah yang sudah nikah campur, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA).

Menurutnya, hal tersebut berdasarkan atas pengamatan tim pengawasan orang asing atau Tim Pora Kabupaten Cianjur dan telah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Baca juga: Ayah di Ukraina Terpaksa Titipkan 2 Anaknya ke Orang Asing demi Ikut Perang, Bekalkan Nomor Ponsel

"Hasil pemeriksaan terbaru kami akan melakukan deportasi kepada warga negara Filipina yang overstay dan warga negara Timur Tengah menikah dengan warga Cianjur atau nikah campur," ujar Denny di kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur setelah menerima kunjungan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Rabu (7/9/2022).

Wakil Menteri Hukum dan HAM Profesor Dr Edward Omar Sharif Hiariej SH MHUM mendukung sepenuhnya kinerja dari kantor Imigrasi yang baru di Cianjur.

"Ini kantor masih baru kurang dari dua tahun, pembangunan fisik masih berlangsung dan bagaimana pelayanan juga harus dijalankan dengan baik," katanya.

Wakil Menteri berharap tanah Imigrasi yang masih milik Pemkab Cianjur bisa segera dihibahkan.

"Kami sudah menyampaikan ke Sekda dan Ketua DPRD semoga tanah milik Pemkab Cianjur bisa dihibahkan kepada imigrasi," ujarnya.

Selebihnya Wakil Menteri Hukum dan HAM mengapresiasi fasilitas yang ada saat ini dan pelayanan paspor 50 pemohon setiap hari. 

Sumber: Tribun Jabar
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved