Adikarya Parlemen

DPRD Jabar Gencarkan Sosialisasi Perda Desa Wisata ke Berbagai Desa

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Tina Wiryawati, S.H., menyatakan DPRD Jabar gencar sosialisasikan perda desa wisata

istimewa
DPRD Provinsi Jawa Barat tengah gencar melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Desa Wisata. 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - DPRD Provinsi Jawa Barat tengah gencar melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Desa Wisata. Dengan Perda Desa Wisata yang menjadi payung hukum ini diharapkan geliat pariwisata kian bermunculan di desa-desa di Jawa Barat.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Tina Wiryawati, S.H., menyatakan setiap desa di Jawa Barat memiliki beragam potensi, termasuk potensi desa wisata. Pada ujungnya, jika desa wisata ini dikelola dengan baik, akan melahirkan kesejahteraan bagi masyarakat desa.

"Alhamdulillah Perda Desa Wisata sudah dalam tahap sosialisasi. Di akhir bulan Agustus, saya mensosialisasikan Perda Desa Wisata di daerah Pangandaran di Desa Mangunjaya, tepatnya," kata anggota dewan dari Fraksi Gerindra ini di Bandung, Selasa (6/9).

Ia mengatakan sosialisasi tetap dilakukan  meskipun masyarakat di desa tersebut belum mempunyai pendangan atau rencana menjadikan desanya sebagai desa wisata.

Harapannya dengan sosialisasi ini, setidaknya warga desa dapat terpicu untuk menjadikan desanya sebagai desa wisata.

"Mereka belum tahu karena belum tergali potensi lokalnya. Akan tetapi dalam kegiatan sosialisasi saat itu, paling tidak sudah ada beberapa ketertarikan atau pertanyaan untuk pembentukan desa wisata," kata anggota dewan dari daerah pemilihan Kuningan, Ciamis, Pangandaran, dan Banjar tersebut.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPRD Jabar resmi memiliki Peraturan Daerah tentang Desa Wisata.

Hal tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna antara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan DPRD Jawa Barat, Jumat 25 Maret 2022.

Dengan adanya perda, maka pembinaan daya tarik wisata di desa akan difasilitasi dari aspek pembangunan aksesibilitas dan amenitas.

Serta sarana dan prasarana pendukung desa wisata dalam bentuk bantuan keuangan dan hibah.

Pemerintahan daerah pun sebelumnya  belum memiliki kebijakan mengenai bagaimana desa wisata ini diberdayakan.

Oleh karena itu, adanya Perda Desa Wisata diharapkan dapat memfasilitasi desa-desa di Jawa Barat yang memiliki potensi wisata untuk menjadi desa wisata sehingga akan berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan desa.

Adapun poin dalam Perda Desa Wisata itu di antaranya pemetaan dan pengembangan potensi desa wisata, pemberdayaan desa wisata, dukungan penyediaan infrastruktur desa wisata, dan sistem informasi desa wisata.

Kemudian, kerja sama dan sinergisitas, pemberian penghargaan, pembentukan forum komunikasi desa wisata, partisipasi masyarakat dan dunia usaha, pembinaan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, pengawasan dan pembiayaan.

Ketentuan mengenai tata cara pemberian bantuan keuangan atau hibah diatur dengan peraturan gubernur tersendiri. 

Sumber: Tribun Jabar
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved