Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Menolak Kenaikan BBM Menggema di Sukabumi, Cipayung dan BEM Siap Turun

Laporan Kontributor Tribunjabar.id, Sukabumi, Dian Herdiansyah

TRIBUNJABAR.ID, SUKABUMI - Beberapa aksi unjuk rasa dilakukan mahasiswa dengan agenda menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi terjadi di Kota Sukabumi.

Pada Jumat (2/9/2022), Kelompok Cipayung Plus Sukabumi, melakukan demonstrasi.

Kemudian Kesatuan Aksi Mahasiawa Muslim Indonesia (KAMMI) melakukannya pada Minggu (4/9/2022).

Pada hari ini, Senin (5/9/2022), giliran Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang rencananya akan melakukan demonstrasi di Tugu Adipura Kota Sukabumi, pukul 13.00 WIB.

Pada Selasa (6/9/2022), dijadwalkan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) yang akan melakukan unjuk rasa di Gedung DPRD Kota Sukabumi mulai pukul 09.00 WIB.

Baca juga: Imbas Kenaikan Harga BBM, Angkot di Majalengka Sudah Ada yang Mogok Massal, Tuntut Kenaikkan Tarif

Informasi yang dihimpun Tribunjabar.id, kelompok Cipayung plus lainnya seperti Himpunan Mahasiwa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan organisasi mahasiswa kedaerahan seperti Himasi masih melakukan konsolidasi rencana aksi unjuk rasa.

Dari kelompok Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI), Aliansi BEM Sukabumi (ABSI), dan BEM Nusantara Jawa Barat juga masih menggelar tahapan konsolidasi rencana aksi. 

Terkait aksi hari ini, Ketua GMNI Sukabumi Raya, Anggi Fauzi, mengatakan, secara tegas pihaknya menolak kenaikan harga BBM yang telah ditetapkan pemerintah pada Sabtu 3 September 2022.

Baca juga: Buruh Sumedang Menolak Kenaikan BBM, Apalagi Gaji Tak Akan Naik, Kondisi Lagi Pada Susah

"Pada perinsipnya kita menolak tegas kenaikan BBM bersubsidi di tengah kesusahan masyarkat pascapandemi Covid-19," ujarnya.

GMNI juga mendesak pemerintah dapat membenahi pendistribusian BBM bersubsidi agar disalurkan oleh BPH Migas tepat sasaran.

Baca juga: Aksi Besar-besaran Akan Digelar di Berbagai Daerah Tolak Kenaikan BBM, Ini Respons Intelijen

"Selaik itu kami mendesak KPK untuk periksa BPH Migas terkait adanya dugaan penyelewengan BBM subsidi yang tidak tepat sasaran," ucapnya.

Ketua IMM Cabang Sukabumi, Yusuf Supriadin, mengatakan, kenaikan BBM tersebut akan berdampak luas bagi masyarakat kecil. 

"Apalagi masyarakat kecil ini kebanyakan pengguna Pertalite seperti sopir angkot dan driver ojek online," ujarnya,

Yusuf menilai kendati kenaikan BBM ini akan diikuti subsidi stimulan Rp 600 ribu dari pemerintah pusat, pada dasarnya masyarakat memilih harga BBM tidak dinaikkan.

"Kalau bansos belum tentu mendapatkan semuanya," ucapnya. (*)