Tolak Kenaikan BBM, Massa GMNI Geruduk DPRD Kota Cirebon, Bawa Bendera hingga Spanduk Penolakan

Mereka tampak membawa bendera hingga spanduk bertuliskan penolakan terhadap rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Tribun Cirebon/ Ahmad Imam Baehaqi
Massa GMNI saat berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di DPRD Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Kamis (1/9/2022). 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Massa Gerakan Mahasiwa Nasional Indonesia (GMNI) menggeruduk DPRD Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Kamis (1/9/2022).

Mereka tampak membawa bendera hingga spanduk bertuliskan penolakan terhadap rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Namun, petugas Polres Cirebon Kota yang mengamankan unjuk rasa tersebut melarang massa memasuki halaman DPRD Kota Cirebon.

Baca juga: Antrean Pembeli BBM Masih Terjadi di Majalengka, Takut Tiba-tiba Naik, Pemerintah Suka Ngeprank

Karenanya, massa hanya berorasi secara bergiliran sambil membakar ban bekas di ruas Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, persis di depan gedung Wakil Rakyat.

Ketua DPC GMNI Cirebon, Novian Rajabi, mengatakan, wacana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi merupakan kebijakan yang tidak pro rakyat.

Menurut dia, wacana tersebut bakal memberikan dampak buruk pada perekonomian masyarakat, sehingga pemerintah harus mengevaluasi kebijakan itu.

"Masyarakat yang baru mulai bangkit dari pandemi Covid-19, sehingga kenaikan harga BBM akan berdampak buruk pada perekonomian masyarakat," ujar Novian Rajabi saat ditemui usai aksi.

Ia mengatakan, banyak permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam kondisi saat ini, sehingga pemerintah seharusnya mengambil kebijakan yang pro rakyat.

Karenanya, pihaknya menuntut agar pemerintah menetapkan kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat, dibanding menaikkan harga BBM bersubsidi.

Di antaranya, menuntut Pemerintah untuk membeli BBM dari negara produsen minyak yang harganya termurah demi meringankan beban APBN.

"Kami juga mendesak Presiden RI tidak menaikkan harga BBM, karena sangat menindas rakyat, dan memberantas pemburu rente bersubsidi," kata Novian Rajabi.

Novian juga mendesak Presiden RI mengevaluasi Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang tidak mampu menjalankan tugasnya.

Baca juga: Pemkab Garut Antisipasi Kenaikan BBM, Sudah Siap Menyalurkan Bantuan Sosial

Terutama dalam mengatur dan mengawasi penyediaan hingga pendistribusian BBM, sehingga membuat pemerintah menetapkan kebijakan untuk menaikkan harganya.

"Kami juga mendesak KPK untuk memeriksa BPH Migas terkait dugaan penyelewengan distribusi BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran," ujar Novian Rajabi.

Sumber: Tribun Cirebon
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved