Bawaslu Temukan Puluhan Ribu Data Anggota Parpol Tak Penuhi Syarat, dari ASN, TNI, sampai Kades

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat menemukan ratusan ribu kasus kegandaan anggota partai politik

Tribun Jabar/ Muhamad Syarif Abdussalam
Ketua Bawaslu Jabar, Abdullah - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat menemukan ratusan ribu kasus kegandaan anggota partai politik pada verifikasi administrasi partai politik peserta pemilu 2024 di Jabar. 

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat menemukan ratusan ribu kasus kegandaan anggota partai politik pada verifikasi administrasi partai politik peserta pemilu 2024 di Jabar.

Selain itu, ditemukan juga puluhan ribu anggota partai politik berpotensi tidak memenuhi syarat karena berstatus ASN, TNI, Polri, dan Kepala Desa.

Ketua Bawaslu Jabar, Abdullah, mengatakan untuk menindaklanjuti temuan tersebut, pihaknya terus menjalin komunikasi dan koordinasi dengan KPU Jabar.

Baca juga: Namanya Tiba-tiba Dicatut Masuk Anggota Parpol, Masyarakat Langsung Ngadu ke Bawaslu Indramayu

Temuan ini, katanya, selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh KPU Jabar.

"Kita melakukan komunikasi dan koordinasi sesama penyelenggara pemilu, dan ini menjadi penting, mulai dari hal krusial di dalam pemilu soal data pemilih juga persiapan dalam hal pelaksanaannya," kata Abdullah di Kantor Bawaslu Jabar, Kota Bandung, Kamis (1/9/2022).

Ia mengatakan Bawaslu Jabar beserta jajaran di kabupaten/kota telah melaksanakan pengawasan verifikasi administrasi sejak 2 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2022 yang meliputi pengawasan terhadap kepengurusan dan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu tahun 2024.

"Bawaslu se-Jawa Barat juga membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang namanya tercantum dalam keanggotaan partai politik," katanya.

Berdasarkan hasil pengawasan verifikasi administrasi dan pengaduan masyarakat, dihasilkan data kegandaan anggota partai politik yang meliputi ganda identik, ganda satu partai, dan ganda antar partai, sejumlah 144.360 orang.

Kemudian, katanya, ditemukan juga anggota partai berpotensi TMS (tidak memenuhi syarat) yang meliputi ASN, TNI, POLRI, dan Kepala Desa, sejumlah 21.770 orang. Pihaknya pun mendapat pengaduan masyarakat sejumlah 89 orang.

Penanggung Jawab Fasilitasi Pengawasan Pemilu 2024 Bawaslu Jabar, Yulianto, mengatakan bahwa data tersebut diketahui masih dimungkinkan bertambah mengingat proses verifikasi administrasi oleh KPU masih berlangsung berdasarkan keputusan KPU Nomor 309 yang di antaranya mengatur perpanjangan tahapan verifikasi administrasi.

Baca juga: Bawaslu Majalengka Ciptakan Jejaring Pengawas Partisipatif, Rangkul Siswa-siswi SMA

"Dalam melaksanakan pengawasan verifikasi administrasi melalui pencermatan Sipol atau Sistem Informasi Partai Politik terdapat beberapa kendala. Antara lain tampilan laman aplikasi Sipol antara KPU dan Bawaslu tidak sama, up and down jaringan, dan menu verifikasi administrasi atau checklist isian dalam Sipol tidak dapat diakses," katanya.

Yulianto mengatakan pihaknya pun menemukan masih minimnya partisipasi masyarakat untuk melakukan pengecekan dan mengadukan ke Bawaslu ketika namanya tercantum dalam keanggotaan parpol.

"Berdasarkan hasil pengawasan, jajaran Bawaslu di 16 kabupaten/kota telah menyampaikan saran perbaikan dan telah ditindaklanjuti oleh 8 KPU kabupaten/ kota," ujarnya.

Selanjutnya, atas hasil pengawasan tersebut, Bawaslu meminta KPU segera menindaklanjuti saran perbaikan Bawaslu serta melakukan pencermatan untuk menjaga hak konstitusional masyarakat.

"Partai politik agar menghapus warga masyarakat yang bukan anggota partai yang dimasukan kedalam Sipol dan mengimbau kepada masyarakat yang merasa bukan bagian dari keanggotaan partai politik dan namanya tercantum dalam Sipol agar menyampaikan kepada Bawaslu terdekat secara langsung," katanya.

Ketua KPU Jabar, Rifqi Ali Mubarok, mengatakan pihaknya terus mempererat komunikasi dan koordinasi dengan Bawaslu Jabar. Dan kini pun pihaknya melakukan tahapan verifikasi partai politik peserta pemilu 2024.

"Sekarang tahapan verifikasi administrasi parpol calon peserta pemilu 2024 akan dilakukan. Jabar paling banyak menerima data keanggotaan parpol, yaitu 930 ribu yang harus diverifikasi administrasi. Sesuai jadwal, kita selesaikan verifikasi administrasinya. Setelah periksa kegandaan, tanggal 6 September rekapitulasi," katanya.

Baca juga: Orang yang Sudah Meninggal Masih Terdaftar Jadi Anggota Parpol, Ada 3 Orang, Temuan Bawaslu Ciamis

Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved