Wawancara Eksklusif Guntur Soekarnoputra

Wawancara Eksklusif Guntur Soekarnoputra, Tidak Masalah Presiden Seumur Hidup

Putra pertama Presiden Soekarno, Guntur Soekarnoputra berpendapat, aturan masa jabatan Presiden sejatinya tak perlu dibatasi.

Ist
Putra sulung Presiden pertama RI Ir. Soekarno, Muhammad Guntur Soekarnoputra bersama Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra di kantor Tribun, Jakarta, Selasa (30/8/2022). 

TRIBUNJABAR.ID - Putra pertama Presiden Soekarno, Guntur Soekarnoputra berpendapat, aturan masa jabatan Presiden sejatinya tak perlu dibatasi.

Jabatan presiden, ujarnya, bahkan bisa berlaku seumur hidup. Terlebih, Undang Undang Dasar (UUD) 1945 pun, sebelum diamandemen, menurut Guntur, sebenarnya tak melarang hal itu.

Berikut petikan wawancara eksklusif Direktur Pemberitaan Tribun Network, Febby Mahendra Putra dengan Guntur Soekarnoputra, yang juga akrab disapa Mas To, di kantor Tribun Network, Jakarta, Selasa (30/8).

Bisa diceritakan aktivitas Mas To di tahun 60-70-an, yang juga seorang ideologis yang memahami betul pesan-pesan kebangsaan ajaran dari Bung Karno?

Baca juga: Wawancara Eksklusif dengan Susno Duadji, Pernah Merasakan Ditangkap dan Menangkap Polisi

Mengenai politik, saya sejak SMP sudah belajar karena sering dialog dengan Bapak, terutama ketika sedang makan buah sambil nanya-nanya. Biasanya Bapak selalu kasih jawaban lugas. Sejak itu saya sudah tertarik masuk ke politik.

Tapi saya betul-betul aktif waktu masuk SMA, kemudian masuk Institut Teknologi Bandung jurusan Teknik Mesin.

Di situ, tahun 1963, saya mulai aktif di organisasi mahasiswa dari PNI yaitu GMNI. Mulai dari anggota biasa, naik jadi kader, dan kemudian sempat menjadi Wakil Ketua GMNI Sekretariat ITB.

Kemudian di dewan pimpinan cabang menjadi Ketua Tim Indoktrinasi Dasar, dan selanjutnya. Sampai pada periode pemilu 1971 era Orde Baru saya dijadikan juru kampanye nasional oleh PNI Marhaenisme. Ke mana-manalah, ke daerah segala macam.

Mengapa Mas To tidak setuju gabung dengan Partai Nasional Indonesia?

Saya waktu itu malah diskusi dulu sama Pak Isnaini sebagai Ketua DPP PNI.

Saya bilang, kalau PNI ikut fusi partai, mbok sampai kapanpun di dalamnya akan terjadi faksi.
Jadi DPP akan repot ngurusi internal partai tapi ngurusi juga eksternal. Sehingga kalau saya ditanya, tolak saja ide fusi itu.

Tapi, DPP bilang ke saya, kalau kita tolak salah-salah nanti PNI dibubarkan.

Ya, saya bilang bubarkan saja, kan Pak Is tahu di pemilu 71 riil mendapatkan massa hampir tiga juta manusia.

Kalau kita dibubarkan, toh diajarkan Bung Karno ada diajari mengenai geriliya politik. Jadi geriliya politik bukan cuma punya komunis, tapi pengikut Bung Karno diajarkan itu.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved