Bisakah Mantan Narapidana Mencalonkan Diri di Pileg 2024? Ini Kata Ketua KPU Kota Bandung

Apakah mantan narapidana boleh mencalonkan diri dalam Pileg 2024? Ini kata Ketua KPU Kota Bandung.

Tribun Jabar/Muhamad Nandri Prilatama
Kantor KPU Kota Bandung. Foto diambil tanggal 25 Agustus 2022. Suharti mengatakan ada dua mantan narapidana yang tak boleh mencalonkan diri saat pileg. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah melakukan pekerjaannya menjelang pemilihan umum 2024 dengan kini memasuki tahapan verifikasi administrasi partai politik peserta Pemilu 2024

Ketua KPU Kota Bandung, Suharti mengatakan pihaknya menunggu partai politik melakukan upload data kegandaan hingga 3 September 2022 dan melakukan verifikasi administrasi paling lambat sampai 5 September 2022.

Kemudian, pada 6 September 2022 KPU melakukan rekapitulasi untuk nantinya disampaikan ke KPU provinsi dan RI.

"Partai yang lolos di Kota Bandung belumlah tentu lolos secara nasional. Bisa jadi di Jabar enggak lolos karena harus punya kepengurusan di 20 kabupaten/kota. Jika lolos tapi hanya di 15 kabupaten/kota, maka enggak akan lolos secara nasional. Tapi, bila secara nasional lolos maka di Bandung pasti ikut lolos juga," katanya, beberapa waktu lalu di Balai Kota Bandung.

Kini, KPU Kota Bandung lanjut Suharti banyak menerima keluhan banyak data ganda yang terdaftar di partai A tetapi orang itu terdaftar pula di partai B.

Namun, siapa yang mendalilkan, maka harus dapat membuktikan orang itu masuk ke partainya dengan surat pernyataan.

Ketika ditanyakan terkait bolehkah mantan narapidana maju mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif, Suharti menegaskan ada dua kategori mantan narapidana yang tak diperbolehkan, yaitu mantan narapidana kejahatan seksual pada anak dan mantan narapidana narkoba.

Aturan itu tertuang pada peraturan KPU yang lama dalam UU nomor 7 tahun 2017.

"Ketika ada aturan yang diubah, maka perlu adanya rapat dengar pendapat (RDP). Untuk saat ini bagi mantan narapidana dua kategori tadi tak diperbolehkan nyalon. Sedangkan mantan narapidana tipikor masih boleh karena tak diatur sejauh ini, tetapi balik lagi apakah masyarakat masih mau memilih mereka?" katanya.

Baca juga: Gelar Diskusi Publik, KPU Majalengka Ajak Masyarakat untuk Merdeka Memilih

Sumber: Tribun Jabar
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved