Pemerintah Berencana Menaikkan Harga Pertalite, Pakar Energi Minta Energi Baru Dimaksimalkan

Pakar energi ITB, Dr Yuli Setyo Indartono mengatakan siapapun tak akan bisa mencegah fluktuasi harga BBM yang saat ini disebabkan oleh beragam faktor.

Penulis: Ferri Amiril Mukminin | Editor: Ravianto
ferri amiril/tribun jabar
Webinar nasional menyikapi isu kenaikan BBM, Minggu (28/8/2022). 

TRIBUNJABAR.ID, CIANJUR - Pakar ekonomi dari Universitas Indonesia dan pakar energi dari Institut Teknologi Bandung memberikan pendapatnya mengenai rencana pemerintah menaikkan harga pertalite dan solar subsidi.

Rektor Universitas Indonesia, Profesor Ari Kuncoro SE MA PhD melalui webinar nasional memberikan pendapatnya agar kenaikan harga pertalite dan solar subsidi tidak terlalu mengganggu mobilitas UMKM yang tak tergantung kepada bantuan sosial pemerintah semisal BLT.

"Kebijakan kenaikan semoga disertai dengan penyekatan alias naiknya tak terlalu signifikan dan tak mengganggu mobilitas UMKM kaum menengah yang tak tergantung dari bantuan sosial, tapi ekonomi keluarganya bergantung kepada usaha sehari-hari," ujar Ari dalam webinar nasional, Sabtu (28/8/2022) sore.

Ari berpendapat kenaikan juga diharapkan tak mengganggu kaum mampu yang biasa berjalan-jalan berkeliling dan Travelling sehingga situasi ekonomi bisa tetap berputar.

Rantai pasok BBM dan komoditas pangan sejak lebih dari dua tahun terakhir ini terdampak berat oleh Pandemi Covid-19 dan belum menunjukkan tanda-tanda kepulihan sepenuhnya, yang diperparah pula oleh perang Rusia - Ukraina, yang pecah pada 24 Februari 2022.

Akibatnya, harga-harga komoditas meroket secara signifikan, termasuk BBM, gas, dan pupuk, yang untuk pasar Uni Eropa sangat ditentukan oleh pasokan dari Rusia dan Ukraina.

Uni Eropa, AS, China, Jepang, Korea Selatan, dan ASEAN adalah "engines of economic growth" dunia. Ketimpangan di salah-satu pusat pertumbuhan dunia tersebut, tentu akan berpengaruh kepada seluruh kawasan dan negara-negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia.

Pada tataran nasional, fenomena global tersebut juga mempengaruhi postur dan membebani APBN TA 2022, yang telah menyisihkan dana Rp 502 T untuk keperluan subsidi dan kompensasi bagi BBM, gas, dan listrik.

Jika pemerintah mempertahankan harga BBM dan gas bersubsidi seperti saat ini, yang jauh berada di bawah harga keekonomiannya, maka pada TA 2023 yang akan datang, pemerintah diharuskan untuk "top-up" Rp 198 T, sehingga total subsidi dan kompensasi akan mencapai Rp 700 T.

Pada APBN Tahun Anggaran 2022,  pemerintah masih diharuskan menyisihkan dana untuk Pemulihan Ekonomi Nasional sebesar Rp 695,2 T, belum lagi dana untuk terus memitigasi Pandemi Covid-19. Hal yang sama juga akan dilakukan oleh pemerintah untuk Tahun Anggaran 2023.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jabar
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved