Kementerian PPPA Pastikan UU TPKS Bisa Langsung Diterapkan untuk Jerat Pelaku Kekerasan Seksual

Sejak diundangkan, UU yang mengatur perlindungan dan penanganan korban kekerasan seksual itu berlaku mutlak untuk masyarakat

Tribun Cirebon/ Ahmad Imam Baehaqi
Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindangan Hak Perempuan Kementerian PPPA, Ali Khasan. 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI memastikan UU TPKS bisa langsung diterapkan untuk menjerat pelaku kekerasan seksual.

Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindangan Hak Perempuan Kementerian PPPA, Ali Khasan, mengatakan, UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS tersebut telah diundangkan pada 9 Mei 2022.

Menurut dia, hal itu dikarenakan pasal-pasal yang tercantum di dalamnya telah mengatur ancaman hukuman bagi para pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

Baca juga: Polres Karawang Diminta Kembangkan Kasus Kekerasan Seksual di Rengasdengklok, Diduga Ada Korban Lain

Karenanya, sejak diundangkan, UU yang mengatur perlindungan dan penanganan korban kekerasan seksual itu berlaku mutlak untuk masyarakat.

"Di pasal-pasal tersebut tidak mengatur penerapan UU TPKS harus menunggu aturan turunannya," kata Ali Khasan saat ditemui usai Sosialisasi UU TPKS di Ballroom Hotel Apita, Jalan Tuparev, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Kamis (25/8/2022).

Ia mengatakan, Kementerian PPPA sebagai leading sector juga tengah bekerja keras dalam menyusun aturan turunan dari UU TPKS.

Bahkan, pihaknya menyiapkan 10 aturan turunan UU TPKS dalam bentuk lima peraturan pemerintah (PP dan lima peraturan presiden (Perpres).

Ditargetkan, penyusunan aturan turunan dari UU TPKS tersebut rampung dalam dua tahun ke depan sehingga implementasinya bisa lebih maksimal.

"Aturan turunan tersebut mengatur tentang hal-hal yang bersifat teknis, khususnya dalam pencegahan kasus kekerasan seksual," ujar Ali Khasan.

Ali menyampaikan, dalam UU TPKS juga diatur mengenai hak restitusi atau ganti rugi pelaku kekerasan seksual kepada korbannya dan penghitungannya melibatkan LPSK.

Baca juga: TEKA-teki Bocah 4 Tahun Meninggal di Septic Tank, Kekerasan Seksual hingga Ancaman lewat WhatsApp

Bahkan, besaran restitusi dari hasil penghitungan LPSK tersebut bakal diputuskan majelis hakim bersamaan vonis hukuman kepada para pelaku.

"Penerapan vonis hukuman disertai pembayaran restitusi juga bisa langsung diterapkan, tidak perlu menunggu peraturan turunannya," kata Ali Khasan.

Sumber: Tribun Cirebon
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved