Imbas yang Mungkin Terjadi Kalau Pemerintah Naikkan Harga Pertalite, Ekonom Minta Dicermati

Pemerintah diminta benar-benar cermat membaca persoalan sebelum memutuskan menaikkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, Pertalite dan Solar.

Editor: Giri
Tribun Jabar/M Rizal Jalaludin
Antrean pembeli Pertalite di SPBU Pasar Palabuhanratu, Sukabumi. Pemerintah bersiap menaikkan harga Pertalite. 

TRIBUNJABAR.ID - Pemerintah diminta benar-benar cermat membaca persoalan sebelum memutuskan menaikkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, Pertalite dan Solar.

Ekonom sekaligus Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mempertanyakan, apakah masyarakat kurang mampu akan siap dengan kenaikan ini.

Terlebih setelah inflasi bahan pangan menyentuh 11 persen secara tahunan per Juli 2022.

"Kenaikan harga BBM jenis subsidi terutama Pertalite tolong benar-benar dicermati baik-baik oleh pemerintah. Apa kondisi masyarakat miskin saat ini siap hadapi kenaikan harga BBM, setelah inflasi bahan pangan hampir sentuh 11 persen secara tahunan per Juli 2022," ujarnya, kepada Kompas.com, Sabtu (20/8/2022).

Kata dia, masyarakat kelas menengah rentan terdampak rencana kenaikan harga BBM subsidi.

"Mungkin sebelumnya mereka kuat beli Pertamax, tapi sekarang mereka migrasi ke Pertalite, dan kalau harga Pertalite juga ikut naik maka kelas menengah akan korbankan belanja lain," kata Bhima.

Baca juga: Kabar Rencana Kenaikan Harga Pertalite, Pertamina Sebut Masih Menunggu Arahan dari Pemerintah

Dia mencontohkan, yang awalnya masyarakat memiliki rencana membeli rumah melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) hingga menyisihkan uang untuk memulai usaha baru, akhirnya uang yang dimiliki harus tergerus untuk membeli bensin.

Menurutnya, hal itu berimbas pada terpukulnya permintaan industri manufaktur, terganggunya serapan tenaga kerja, dan buyarnya target-target pemulihan ekonomi pemerintah.

"Jika inflasi menembus angka yang terlalu tinggi dan serapan tenaga kerja terganggu, Indonesia bisa menyusul negara lain yang masuk fase stagflasi. Imbasnya bisa 3-5 tahun recovery terganggu akibat daya beli turun tajam," jelas dia.

Sepanjang Januari hingga Juli 2022, lanjut Bhima, serapan subsidi energi baru Rp 88,7 triliun, berdasarkan data APBN.

Halaman
123
Sumber: Kompas
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved