BPN Sumedang Sebut Penggarap Lahan di Jatinangor Kecil Kemungkinan Dapat Ganti Rugi, Ini Alasannya

BPN Kabupaten Sumedang menyebutkan kecilnya kemungkinan para penggarap lahan negara di Jatinangor untuk mendapatkan kerahiman

Penulis: Kiki Andriana | Editor: Seli Andina Miranti
Tribun Jabar/Kiki Andriana
Puluhan petani penggarap di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang menggelar aksi mogok makan dan mogok bicara di samping jembatan tol Cisumdawu, tepatnya di Desa Cilayung, Jatinangor, Sumedang, Senin (15/8/2022). 

Laporan Kontributor TribunJabar.id Sumedang, Kiki Andriana

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumedang menyebutkan kecilnya kemungkinan para petani penggarap lahan negara di Jatinangor untuk mendapatkan kerahiman.

Para petani penggarap berunjuk rasa dengan aksi mogok makan dan mogok bicara pada Senin-Selasa (15-16/8/2022).

Mereka menuntut pemerintah memberikan kerahiman atas lahan garapan mereka yang dipakai Tol Cisumdawu.

Baca juga: Aksi Mogok Makan Petani di Jatinangor Sumedang Akan Berlanjut dengan Aksi Longmarch ke Istana Negara

Kepala Kantor ATR/BPN Sumedang, Iim Rohiman mengatakan bahwa pada 12 Januari 2022 pernah ada petani penggarap bersurat ke BPN Sumedang meminta ganti rugi untuk 96 petani penggarap.

"Berdasarkan surat itu kami bersurat kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam hal ini yang menguasai lahan adalah Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Para petani menggarap di lahan IPDN," kata Iim Rohiman kepada TribunJabar.id, Kamis (18/8/2022).

Surat yang dikirimkan 21 Maret 2022, dijawab oleh IPDN pada 30 Maret 2022. Dalam jawaban surat itu, IPDN menyebutkan bahwa surat rekomendasi bernomor 060, tertanggal 15 November 2021 agar penggarap diberikan ganti rugi adalah tidak sah.

"Jawaban IPDN, surat itu ditandatangani oleh staf yang tidak berkewenangan untuk memberikan rekomendasi," kata Iim.

Dengan alasan itu, BPN menarik kembali berkas permohonan ganti rugi. Ganti rugi tak bisa dilakukan tanpa persetujuan IPDN yang dalam pembangunan Tol Cisumdawu, sesungguhnya lahan negara untuk IPDN terkurangi.

Para penggarap memang pernah membuat perjanjian kerja sama (PKS) dengan IPDN. Dan di dalam PKS itu ada poin penting. Yakni, diizinkan menggarap, tetapi ketika negara membutuhkan, petani penggarap bersedia mengembalikan tanah itu tanpa ganti rugi.

Baca juga: Tanggapi Aksi Mogok Makan Para Petani, Satker Tol Cisumdawu Sebut Pemerintah Tak Mungkin Tak Bayar

"Persoalan ini pernah juga ditinjau oleh Kejaksaan Negeri Sumedang pada 2018. Menurut Kejaksaan, penggarap tak bisa mendapatkan ganti rugi karena dua hal. Pertama, mereka telah janji akan mengembalikan; Kedua, mereka telah mendapatkan manfaat dari tanah itu," kata Iim.

Sebelumnya, petani penggarap di Jatinangor melakukan aksi mogok makan dan mogok bicara, mereka akan longmarch ke Istana Negara di Jakarta untuk bertemu Presiden Joko Widodo.

Sumber: Tribun Jabar
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved