Wawancara Eksklusif, Ketua KPU Jabar, Rifqi Ali Mubarok, Masih Banyak Data Ganda di Pemilu 2024

INI adalah Wawancara Eksklusif Tribun Jabar dengan Ketua KPU Jabar, Rifqi Ali Mubarok.

Dalam wawancara eksklusif tersebut, Ketua KPU Jabar, Rifqi Ali Mubarok, mengemukakan soal pemutakhiran data.

Berikut petikan wawancara eksklusif News Manager Tribun Jabar, Oktora Veriawan dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar, Rifqi Ali Mubarok di Kantor KPU Jabar, Senin (15/8).

Bagaimana KPU Jabar memastikan akurasi data pemilih?

Baca juga: Jelang Pemilu, Kesehatan Petugas Pemungutan Menjadi Prioritas KPU Jabar Termasuk Kesehatan Personel

Pemutakhiran data penduduk memang selalu menjadi tahapan yang paling sulit dalam penyelenggaraan pemilu, karena penduduk itu dinamis. Semisal ada yang meninggal dan yang masuk dalam masa pemilih.

Ditambah lagi, yang biasa menjadi masalah itu ketika ada keluarganya yang meninggal mereka tak lapor sehingga masih terdata.

Belum lagi, tahapan paling panjang ya tahapan pemutakhiran yang dilakukan dari 2022 sampai ketika hendak pemilihan 14 Februari 2024.

Apalagi, pemilu sebelumnya dilakukan identifikasi pemilih disabilitas, seperti di 2019 ODGJ saja masih harus memilih, sebab kami kan tak bisa hilangkan hak pemilih.

Baca juga: KPU Jabar Bidik Siswa SMA, Diberi Pemahaman Agar Menjadi Pemilih yang Cerdas

Pengalaman dari pemilu 2018 dan 2019 kan ada pemilih ganda atau ODGJ. Bagaimana antisipasinya?

Berkaca dari pengalaman pemilu sebelumnya, KPU RI terus berupaya memperbaiki data pemilih agar akurat dan mutakhir sehingga ada yang dinamakan data berkelanjutan dimulai 2020.

Nanti juga data dari Disdukcapil dan KPU akan disandingkan agar lebih akurat.

Sejauh ini, sudah ada 29 ribuan data yang belum padan alias masih ada yang ganda dari 33 juta penduduk, seperti NIK ganda atau tak jelas. Tapi, kami yakin Insya Allah bisa selesai.

Bagaimana dengan pemilih pemula? Apa yang dilakukan KPU Jabar untuk mendorong mereka menggunakan hak pilihnya?

Mereka harus mendapat informasi yang baik supaya tertarik menggunakan hak pilihnya. Apalagi, kondisinya kan pemilih pemula itu, mereka pasti enggan membicarakan politik.

Kami melihatnya juga sampai sekarang yang membincangkan pemilu masih sedikit. Jadi, kami mencoba untuk mengenalkan lewat media sosial terkait tahapan pemilu.

Sebab, berdasar pengalaman itu pemilih pemula bisa mempengaruhi generasi sebelumnya. Hari ini pemilih pemula punya peran strategis karena mereka melek informasi dengan arus informasi yang lebih cepat.

Bahkan, informasinya bisa lebih cepat mereka dibandingkan KPU. Maka, harus dikenalkan lewat media sosial terkait informasi pemilu lebih dini.

Mudah-mudahan bisa disampaikan lagi ke keluarga atau rekannya. Harapan kami, mereka menjadi pemilih cerdas dan berkualitas agar tak terpengaruh berita hoax atau pemberian sesuatu.

Apakah nanti akan terjun ke sekolah juga?

Ya pasti. Kami akan kasih motivasi ke sekolah di kabupaten/kota untuk lakukan sosialisasi sebagai triger.

Berbicara masalah anggaran, KPU Jabar membutuhkan Rp 1,1 triliun. Untuk apa saja?

Kebutuhan pemilihan kami kan untuk 2024 harus dimulai dari sekarang, semisal di 2021-2022 ada penyusunan kebutuhan.

Berdasar asumsi pemilihan gubernur 2018, anggaran yang diberikan itu Rp 1,3 triliun. Tapi, yang terserap hanya Rp 800 juta.

Ditambah kenaikan harga di situasi sekarang, dan sebagainya termasuk kondisi pandemi yang bisa saja pada 2024 kondisinya sama artinya perlu ada anggaran prokes.

Selain itu, dari anggaran tersebut paling besarnya juga kan sekitar 60 persen untuk honor PPK, PPS, dan KPPS yang kami bakal tingkatkan. Angkanya standar honor 2020 yang alami peningkatan. Nanti, jumlau TPS di Jabar ada sebanyak 98 ribu.

Apakah ada yang lebih tinggi dari Jabar untuk anggaran pemilu?

Paling tinggi itu Papua dengan indeks per orangnya Rp 100 ribuan. Kalau Jabar kan Rp 70 ribuan per orang.

Apakah anggaran itu sudah final?

Ya, sudah. Kami sudah punya kesepahaman bersama dengan pemerintah provinsi, baik eksekutif maupun legislatif dan menyepakati nilai itu, karena mungkin fiskal provinsi Jabar belum stabil.

Apakah masih ada kekhawatiran soal pandemi untuk pemilu 2024?

Kalau belum selesai pandeminya tentu akan berdampak pada anggaran, utamanya anggaran prokes. Jadi, pemilihan di masa pandemi artinya mengharuskan TPS menyiapkan tempat cuci tangan, petugas harus pakai sarung tangan, lalu sebelum proses pemungutan dan penghitungan suara harus tes PCR. Nah, pada pemilu 2020 itu menjadi masalah karena ada petugas yang reaktif

Untuk tahapan verifikasi itu, adakah imbauan kepada partai politik?

Ya harus pastikan semua masuk dan terverifikasi. Hati-hati juga jika ada yang mengatasnamakan oknum KPU Jabar atau kota/kabupaten yang menjanjikan atau meminta sesuatu.

Apa imbauan kepada masyarakat?

Semoga masyarakat sudah mulai berbincang dan mencari informasi terkait tahapan yang dilakukan KPU termasuk tahapan pendaftaran partai politik.
Khawatirnya, ada nama warga yang tercatut menjadi anggota padahal mereka tidak masuk. Cek NIK-nya lewat link KPU.

Semoga di pemilihan ini tercipta pemilihan yang berkualitas lewat peran serta semuanya, baik penyelenggara, pengawas, pemerintah, media, partai politik, dan masyarakat. Mari sama-sama melaksanakan pemilu di Jabar yang berkualitas dan berjalan damai. (*)