Wawancara Eksklusif, Ketua KPU Jabar, Rifqi Ali Mubarok, Masih Banyak Data Ganda di Pemilu 2024

Bahkan, informasinya bisa lebih cepat mereka dibandingkan KPU. Maka, harus dikenalkan lewat media sosial terkait informasi pemilu lebih dini.

Mudah-mudahan bisa disampaikan lagi ke keluarga atau rekannya. Harapan kami, mereka menjadi pemilih cerdas dan berkualitas agar tak terpengaruh berita hoax atau pemberian sesuatu.

Apakah nanti akan terjun ke sekolah juga?

Ya pasti. Kami akan kasih motivasi ke sekolah di kabupaten/kota untuk lakukan sosialisasi sebagai triger.

Berbicara masalah anggaran, KPU Jabar membutuhkan Rp 1,1 triliun. Untuk apa saja?

Kebutuhan pemilihan kami kan untuk 2024 harus dimulai dari sekarang, semisal di 2021-2022 ada penyusunan kebutuhan.

Berdasar asumsi pemilihan gubernur 2018, anggaran yang diberikan itu Rp 1,3 triliun. Tapi, yang terserap hanya Rp 800 juta.

Ditambah kenaikan harga di situasi sekarang, dan sebagainya termasuk kondisi pandemi yang bisa saja pada 2024 kondisinya sama artinya perlu ada anggaran prokes.

Selain itu, dari anggaran tersebut paling besarnya juga kan sekitar 60 persen untuk honor PPK, PPS, dan KPPS yang kami bakal tingkatkan. Angkanya standar honor 2020 yang alami peningkatan. Nanti, jumlau TPS di Jabar ada sebanyak 98 ribu.

Apakah ada yang lebih tinggi dari Jabar untuk anggaran pemilu?

Paling tinggi itu Papua dengan indeks per orangnya Rp 100 ribuan. Kalau Jabar kan Rp 70 ribuan per orang.

Apakah anggaran itu sudah final?

Ya, sudah. Kami sudah punya kesepahaman bersama dengan pemerintah provinsi, baik eksekutif maupun legislatif dan menyepakati nilai itu, karena mungkin fiskal provinsi Jabar belum stabil.

Apakah masih ada kekhawatiran soal pandemi untuk pemilu 2024?

Kalau belum selesai pandeminya tentu akan berdampak pada anggaran, utamanya anggaran prokes. Jadi, pemilihan di masa pandemi artinya mengharuskan TPS menyiapkan tempat cuci tangan, petugas harus pakai sarung tangan, lalu sebelum proses pemungutan dan penghitungan suara harus tes PCR. Nah, pada pemilu 2020 itu menjadi masalah karena ada petugas yang reaktif