Pemilu 2024

Jelang Pemilu, Kesehatan Petugas Pemungutan Menjadi Prioritas KPU Jabar Termasuk Kesehatan Personel

Ketua KPU Jabar, Rifqi Ali Mubarok, mengatakan hal terpenting menghadapi 2024 adalah penyiapan personel penyelenggara pemilih di antaranya kesehatan

Tribun Jabar/Muhamad Syarif Abdussalam
Ketua KPU Jabar, Rifqi Ali Mubarok, mengatakan hal terpenting menghadapi 2024 adalah penyiapan personel penyelenggara pemilih sampai tingkat terdasar, di antaranya soal kesehatan. 

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pada 2024, semua kota dan kabupaten di Jawa Barat yang berjumlah 27 daerah akan melaksanakan pemilihan wali kota dan wakil wali kota (pilwalkot) atau pemilihan bupati dan wakil bupati (pilbup), sekaligus pemilihan gubernur dan wakil gubernur (pilgub).

Di tahun yang sama pula, akan diselenggarakan pemilu atau pemilihan legislatif 2024 yang juga bersamaan dengan pemilihan presiden 2024 dan wakil presiden (pilpres).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat pun tengah mempersiapkan diri menjelang hajat besar pada 2024 tersebut.

Tahun 2024 tampaknya akan menjadi tahun yang paling menantang bagi KPU Jabar karena pemilu dan pemilihan dari tingkat pusat, provinsi, dan kota atau kanupaten, akan dilaksanakan dalam tahun yang sama.

Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Rifqi Ali Mubarok, mengatakan hal yang terpenting dalam menghadapi 2024 adalah pemyiapan personil penyelenggara pemilihan dan pemilu sampai tingkat terdasar, yakni KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), PPS (Panitia Pemungutan Suara), dan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan).

Baca juga: KPU Jabar Bidik Siswa SMA, Diberi Pemahaman Agar Menjadi Pemilih yang Cerdas

"Kami melakukan konsolidasi organisasi, kita ingin memastikan bahwa personil penyelenggara itu harus siap, sehingga harus dipenuhi secara kualitas dan kuantitas personil, termasuk juga pada saat sekarang tidak hanya secara kompetensi, profesionalitas, integritas dan independensi, yang harus dipenuhi, juga kesehatan," ucap Rifqi di Bandung, Minggu (14/8).

Ia mengatakan hal ini mengingat Indonesia diperkirakan masih dalam kondisi pandemi.

Di sisi lain, kondisi kesehatan penyelenggara harus menjadi perhatian sehingga jangan sampai kasus kelelahan petugas pada pemilu terdahulu terjadi kembali.

"Termasuk juga kemungkinan nanti perekrutan badan ad hoc yang akan kita lakukan yaitu PPS dan KPPS yang kemungkinan usianya dibatasi karena kita tidak ingin kejadian 2019 terulang kembali, banyak yang meninggal dunia karena faktor kelelahan dan mereka meninggal itu karena faktor kesehatan, yaitu komorbid maupun karena faktor usia yang memang mayoritas di atas usia 60 tahun," katanya.

Rifqi mengatakan, kesehatan para petugas menjadi perhatian yang sangat penting mengingat pemilu dan pemilihan memang akan kembali dilaksanakan secara serentak dari tingkat pusat sampai daerah.

"Kesiapan KPU dalam menyelenggarakan pemilu dan pemilihan ditentukan dari penyelenggaraannya, kesiapan penyelenggaranya. Maka kita upayakan konsolidasi dan koordinasi untuk memastikan kesiapan SDM di samping juga kesiapan anggaran," ujarnya.

Rifqi mengatakan, KPU Jabar memiliki pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak pada 2018-2019. Saat itu pilbup dan pilwalkot dilaksanakan di 16 kota dan kabupaten, juga pemyelenggaraan pilgub. Ditambah, pemilu dan pilpres.

Ia mengatakan hal yang disoroti adalah lamanya penghitungan suara yang bisa berlanjut pada hari berikutnya. Sedangkan pencoblosannya sendiri tetap sama, hanya sampai pukul 13.00. Karenanya, kesehatan petugas menjadi sangat penting.

Baca juga: Nomor Induk Kependudukan Miliknya Dicatut Parpol, Sejumlah Warga Datangi KPU Majalengka untuk Lapor 

"Jadi sebetulnya kita sudah punya pengalaman untuk bisa melaksanakan pemilu dan pemilihan serentak dalam waktu yang bersamaan. Yang harus disiapkan SDM yang harus siap, yang kemungkinan memakan waktu yang hampir sama proses penghitungan suaranya dengan yang lalu," katanya.

Rifqi mengatakan pihaknya pun kini tengah gencar melakukan konsolidasi internal bersama KPU di kota dan kabupaten untuk mempersiapkan tahapan verifikasi partai politik peserta pemilu.

"Sekarang tahapan yang sudah dimulai itu adalah pendaftaran partai politik peserta pemilu di tingkat pusat yang nanti akan ditindaklanjuti oleh provinsi kabupaten kota untuk dilakukan verifikasi. Maka yang hal yang dilakukan oleh KPU provinsi adalah memastikan kesiapan kota dan kabupaten melakukan verifikasi administrasi dengan melakukan rapat koordinasi maupun bimbingan teknis untuk pelaksanaan verifikasi administrasi," ujarnya. (*)

Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved