Penanganan Stunting di Sejumlah Daerah Menunjukkan Peningkatan Signifikan

TercatatpPenanganan stunting di sejumlah daerah menunjukkan peningkatan signifikan

Penulis: Kemal Setia Permana | Editor: Siti Fatimah
istimewa
Webinar Series Generasi Bebas Stunting Seri #2 tentang "Komitmen Kepala Daerah dan Integrasinya ke Dalam Dokrenda" yang digelar Tanoto Foundation bekerjasama dengan Badan Koordinasi  Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Rabu (10/08/2022). 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Penanganan stunting yang diinstruksikan  Presiden Joko Widodo terkait perecepatan penurunan stunting pada sejumlah daerah di Tanah Air menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. 

Hal ini terlihat pada pemaparan sejumlah kepala daerah yang menjadi lokus penanganan percepatan penurunan stunting yang disampaikan melalui Webinar Series Generasi Bebas Stunting Seri #2 tentang "Komitmen Kepala Daerah dan Integrasinya ke Dalam Dokrenda" yang digelar Tanoto Foundation bekerjasama dengan Badan Koordinasi  Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Rabu (10/08/2022).

Sejumlah kepala daerah menyampaikan perkembangan penanganan stunting terkini yaitu Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Bireun, Plh Bupati  Kutawaringin Barat, serta Wakil Bupati Sinjai Andi Kartini Ottong.

Dalam pemaparannya, Gubernur Sulut, Olly Dondokambey, melalui Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah,  Linda D, mengatakan bahwa Pemprov Sulut tela melakukan berbagai upaya penurunan stunting, diantaranya adalah melalui komitmen bersama berbagai lembaga non pemerintah dan pihak terkait lainnya  dengan gerakan kolaborasi penanganan stunting.  

"Pemerintah juga berkomitmen untuk menjamin seluruh balita terdata dan terukur di setiap kabupaten kota secara by name by adress agar intervensi penanganan stunting tepat sasaran," ujar Olly Dondokambey.

Menurut Olly, Pemprov Sulut pun menjalankan beberapa strategi penurunan stunting yaitu melalui perencanaan dan penganggaran dengan menjadikan penurunan stunting sebagai salah satu priorotas sasaran dalam RPJMD dan RKPD.

Pihaknya pun melakukan pemantauan dan evaluasi  secara periodik. 

Sementara itu Plh Bupati Bireun, Ibrahim Ahmad, mengatakan bahwa penanganan stunting di Kabupaen Bireun tertuang dalam misi kedua yakni meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Di Kabupaten Bireun angka prevalensi stunting mencapai 41 persen pada 2018.

Namun angka ini berhasil diturunkan pada 2021 menjadi 24,3  persen. 

"Terdapat dua hal penting dari Peraturan Bupati Bireun No 29 2020 tentang penurunan stunting yaitu peran desa dalam penurunan stunting dimana TPPS mengatur peran masing-masing pihak dan juga memberikan penghargaan kepada pihak yang berhasil melakukan upaya penurunan stunting di tingkat desa," ujar Ibrahim. 

Untuk jumlah lokus penanganan stunting di Bireun, kata Ibrahim, pihaknya telah menetapkan 10 desa untuk 2021, 25 desa untuk 2022,  serta 50 desa untuk tahun depan.

Sedangkan Pj Bupati Kutawaringin Barat, Anang Dirjo, mengungkapkan bahwa pada 2015 angka prevalensi stunting di Kutwaringin Barat  mencapai angka 25,2 persen yang mana pada Juni 2022 berhasil turun menjadi 6,33 persen. Ini menunjukkan bahwa penanganan stunting di  Kutawaringin Barat berjalan cukup cepat dan signifikan.

Menurut Anang Pemkab Kutawaringin Barat sudah mermasukkan beberapa daerah untuk masuk dalam lokus rencana penanganan 2023. 

"Terdiri dari 5 kecamatan dan 15 desa yang nanti akan jadi lokus penangnan stunting pada 2023," ujarnya.  

Terakhir, Wabup Sinjai, Andi Kartini Ottong, memaparkan strategi kebijakan penanganan stunting di Kabupaten SInjai.

Menurut Kartini, pihaknya sudah mengeluarkan berbagai kebijakan diantaranya adalah melalui perbup yang mengatur  kewenangan desauntuk kegiatan intervensi sensitive dan spesifik, pemberian makanan tambahan terfokus kepada balita stunting dan ibu hamil, hingga merekrut kader pembangunan manusia termasuk pemberian insentif dan biaya operasional.

"Kami juga mengeluarkan perbup tentang pelaksanaan 8 aksi konvergensi pencegahan dan penanganan stunting dan mengatur peran dan tugas pemerintah di tingkat kecamatan hingga desa dan menggandeng lintas sektoral seperti lembaga masyarakat, dunia usaha, organisasi profesi, perguruan tinggi hingga mengatur tugas dan peran kader pembangunan manusia yang ditetapkan desa atau kelurahan," katanya.

Dalam webinar ini, pemaparan pencapaian penanganan stunting di beberapa daerah ini mendapat tanggapan dari Tim Penanggap yang terdiri dari Pungkas Bahjuri Ali (Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Bappenas), R Budiono Subambang (Direktur SUPD III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri), serta Suprayogi Hadi (Deputi Bidang Dukunan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden).

Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved