Pemindahan Pusat Pemerintahan Jabar dari Bandung Tunggu Kepastian Pembangunan Stasiun Kereta Cepat

Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan wacana pemindahan pusat Pemprov Jabar dari Kota Bandung menunggu kepastian pembangunan stasiun Kereta Cepat

Tribun Jabar/Hilman Kamaludin
ILUSTRASI Kawasan Walini di Kecamatan Cikalong Wetan. Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan wacana pemindahan pusat Pemprov Jabar dari Kota Bandung menunggu kepastian pembangunan stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). 

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan wacana pemindahan pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Barat dari Kota Bandung masih menunggu kepastian pembangunan stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Selama ini diketahui, dua kawasan yang menjadi opsi sebagai tempat pemindahan pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Barat memang terkait dengan pengembangan kawasan baru yang juga ditopang infrastruktur transportasi KCJB

Dua daerah tersebut adalah Tegalluar-Gedebage di Kabupaten dan Kota Bandung, kemudian Kota Baru Walini di Kabupaten Bandung Barat. Namun hingga kini, katanya, wacana pemindahan pusat pemerintahan jni masih dalam tahap kajian.

"Masih kajian. Nanti nunggu kejelasan kereta cepat. Kan dulu narasi-narasi itu ada di rute sekarang ada, Walininya belum pasti ada stasiun. Ada pertimbangan," katanya di Gedung Sate, Selasa (9/8/2022).

Sebelumnya diberitakan, pemindahan pusat pemerintahan baru Pemerintah Provinsi Jawa Barat prosesnya terus berlangsung sejak diwacanakan kembali pada 2019. Proses tersebut masih dalam tahap kajian di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat. 

Kajian di Bappeda ini belum tuntas karena usulan lokasi pemerintahan baru cukup banyak. Tidak hanya diusulkan didirikan di Kota Baru Walini di Kabupaten Bandung Barat, Tegalluar di Kabupaten Bandung, dan kawasan Cirebon Raya, usulan lokasi lain pun masih bermunculan.

Baca juga: Tak Ada Stasiun Walini di Jalur Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Ini Alasan dari KCIC

Hasil kajian awal Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Jabar menyatakan bahwa lahan yang diperlukan untuk membangun pusat pemerintahan baru sekitar 108 hektare. Lahan tersebut nantinya digunakan untuk gedung perkantoran, sarana dan prasarana, perumahan ASN, serta sarana dan prasarana ASN.

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Nama Daerah, Pemberian Nama Ibu Kota, Perubahan Nama Daerah, Perubahan Nama Ibu Kota, Dan Pemindahan Ibu Kota, pemindahan pusat pemerintahan dapat dilakukan apabila daya dukung wilayah ibu kota terbatas.

Rencana pemindahan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat dinilai sudah melalui proses dan kajian komprehensif. Demikian juga dengan tiga kandidat pusat pemerintahan baru, yakni Tegalluar, Walini, dan Segitiga Rebana.

Urgensi pemindahan pusat pemerintahan Jabar adalah tuntutan peningkatan kinerja pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Hal itu sangat tergantung dari koordinasi antar-OPD se-Jabar.

Alasan mendasar efektivitas dan efisiensi pelayanan, mengingat lokasi kantor Pemerintahan Jabar masih terpisah. Selain itu, adanya keunggulan konektivitas kawasan, dengan adanya pembangunan Kereta Cepat, BIJB, Tol Cipali, Tol Cisumdawu, dan kini Tol Gebedage-Cilacap.

Selain efektivitas dan efisiensi, pemindahan pusat pemerintahan dilatarbelakangi untuk mengurangi beban Kota Bandung. Dengan memindahkan pusat pemerintahan, Jabar juga akan memiliki kota baru yang berkualitas, modern, dan berkelanjutan.

Rencana pemindahan pusat pemerintahan Jabar sudah ada sebelum masa kepemimpinan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum. Hal itu diwujudkan dengan adanya kajian Pusat Pemerintahan Walini yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Jabar.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved