Adikarya Parlemen

Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat Fraksi PKS, Aep Nurdin Dorong Kejelasan Status PPPK di Jabar

Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat Fraksi PKS, Aep Nurdin Dorong Kejelasan Status PPPK di Jabar

Editor: Siti Fatimah
istimewa
foto 3- Anggota DPRD Jawa Barat, Aep Nurdin dari Fraksi PKS Komisi III 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat Fraksi PKS, Aep Nurdin mendorong kejelasan status PPPK di Jawa Barat

"Status pppk di daerah  masih banyak pertanyaan yang belum jelas sehingga masih mempertanyakan soal kejelasan status mereka." Katanya.

Menurutnya, untuk PPPK persoalannya adalah karena pemda mengalami keberatan mengenai anggaran, dan ini harus diperhitungkan terkait masalah itu."

"Kalo didaerah perkembangannya harus mempertanyakan ke pemerintah setempat karena data dan lainnya ada disana termasuk sama dengan yang honorer karena adanya perubahan dan akan menjadi masalah baru jika tidak tepat menanganinya jika sudah dihapuskan ditahun 2023." katanya.

Anggota DPRD Jawa Barat, Aep Nurdin dari Fraksi PKS Komisi III
Anggota DPRD Jawa Barat, Aep Nurdin dari Fraksi PKS Komisi III (istimewa)

"Anggarannya harus pasti dulu jangan sampai orang dikasih tugas tapi tidak diangkat." tegasnya.

Sementara itu, ia juga memberikan pendapat terkait isu yang tengah ramai diperbincangkan, yakni masalah kejelasan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) di wilayah Jabar.

Beberapa hari lalu, sejumlah tenaga honorer dari kesehatan di Jabar lakukan unjuk rasa ke Gedung Sate untuk mendapat pengajuan ASN P3K kepada Pemprov.

Anggota DPRD Jawa Barat, Aep Nurdin dari Fraksi PKS Komisi III
Anggota DPRD Jawa Barat, Aep Nurdin dari Fraksi PKS Komisi III (istimewa)

Menurut Aep, status P3K di daerah itu masih banyak yang belum jelas, sehingga masih mempertanyakan soal kejelasan status mereka.

"Untuk P3K permasalahannya itu adalah lantaran pemda alami keberatan soal anggaran. Dan ini harus diperhitungkan masalah itu," katanya, Senin (8/8/2022).

Ia mengatakan, perkembangan di daerah terkait P3K ini mesti ditanyakan ke pemerintah setempat karena dan lainnya ada di sana, termasuk jumlah tenaga honorernya sehingga bisa tepat menanganinya jika pada 2023 sudah dihapus.

"Anggarannya harus pasti dahulu jangan sampai orang di kasih tugas tapi tak diangkat," katanya.

Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved