Soal Wacana Kampanye di Area Kampus, KPU Kota Bandung Masih Tunggu Instruksi KPU RI

Wacana kampanye di lingkungan kampus untuk Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI hingga kini belum mendapatkan lampu hijau dari pemerintah.

Penulis: Deanza Falevi | Editor: Seli Andina Miranti
Tribun Jabar/ Deanza Falevi
Ketua KPU Kota Bandung Suharti, masih menunggu intruksi KPU RI terkait regulasi kampanye di kawasan kampus. 

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Deanza Falevi

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Wacana kampanye di lingkungan kampus untuk Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI hingga kini belum mendapatkan lampu hijau dari pemerintah.

Terkait hal itu, Ketua KPU Kota Bandung Suharti masih menunggu intruksi dari KPU RI mengenai regulasi kampanye di kawasan kampus.

Menurut Suharti, kampanye di area kampus oleh partai politik (parpol) atau para partisipan pemilihan umum (pemilu) itu tidak ada larangan.

Baca juga: Ini Peran KPU Daerah di Tengah Proses Verifikasi Parpol Pemilu 2024, Tunggu Perintah KPU Pusat

Suharti mengatakan, kampanye yang berlangsung di area kampus itu bisa saja terjadi memang karena undangan dari otoritas perguruan tinggi ke peserta pemilu.

Meski pada Pasal 280 ayat 1 huruf h UU Pemilu berbunyi, "pelaksana, perserta, dan tim kampanye pemilu (dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan,".

Suharti menilai, para peserta masih bisa melakukan kampanye di area tersebut dengan catatan tanpa menggunakan atribut sera atas undangan dari pihak penanggung jawab terkait.

"Kampanye di area kampus masih dikaji oleh KPU RI dan juga DPR. Tentunya, hal itu nanti termasuk NGO NGO (non- governmental organization) Kepemiluan," ucap Suharti saat ditemui Tribunjabar.id, Kamis (4/8/2022).

Dengan adanya wacana kampanye di area kampus ini, Suharti mengatakan bahwa KPU RI perlu mempersiapkan terlebih dahulu mengenai aturan agar proses kampanye bisa berlangsung adil.

Baca juga: Pilkada Serentak KPU Ciamis Butuh Rp 101 Miliar, Wabup Ciamis Siap Dukung Dengan Anggaran yang Ada

"Harus siapkan dulu aturan mainnya. Misalkan, kampus harus adil mengundang tiap-tiap bakal calon pemimpin maupun parpol. Jadi engga timpang sebelah,"

"Harus adil buat semua, serta berdasarkan undangan," kata Suharti.(*)

Sumber: Tribun Jabar
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved