Krisis Keuangan, Dewan Desak Pemda KBB Selesaikan Pembuatan Surat Keputusan Bupati KBB Soal TKK 

DPRD KBB mendesak Pemda KBB segera menyelesaikan pembuatan surat keputusan bupati tentang percepatan penyelesaian polemik Tenaga Kerja Kontrak (TKK).

Penulis: Hilman Kamaludin | Editor: Darajat Arianto
TRIBUNJABAR.ID/HILMAN KAMALUDIN
Sebanyak 115 personel Satpol PP Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang berstatus non ASN melakukan aksi unjuk rasa di Kompleks Perkantoran Pemda KBB, Kamis (21/7/2022). DPRD KBB mendesak Pemda KBB segera menyelesaikan pembuatan Surat Keputusan Bupati tentang percepatan penyelesaian polemik Tenaga Kerja Kontrak (TKK). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT - Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) mendesak Pemda KBB segera menyelesaikan pembuatan Surat Keputusan Bupati tentang percepatan penyelesaian polemik Tenaga Kerja Kontrak (TKK).

Desakan itu mencuat setelah Pemda KBB mengalami krisis keuangan hingga berdampak terhadap nasib TKK.

Seperti diketahui, 115 TKK di Satpol PP KBB terancam dirumahkan pada Oktober 2022 mendatang dan 36 TKK Diskominfotik KBB hanya menerima setengah gaji sejak Juli 2022.

Sekretaris Komisi 1 DPRD KBB, Ahmad Dahlan mengatakan, surat keputusan bupati tersebut dibuat untuk membentuk tim supaya dalam kurun waktu 2 bulan ke depan, masalah TKK di Pemda KBB segera selesai.

"Surat keputusan bupati itu harus selesai November atau sebelum pengesahan APBD perubahan. Harusnya kalau konsisten, 2 bulan juga selesai," ujarnya saat dihubungi Tribun Jabar, Jumat (5/8/2022).

Ia mengatakan, pembuatan draf surat keputusan bupati tersebut sudah disepakati oleh kepala BKPSDM KBB, Asep Ilyas, dan Sekretaris Daerah (Sekda) KBB, Asep Sodikin.

Baca juga: Rela Berkorban Selama Pandemi, Ribuan Nakes Demo di Gedung Sate Tuntut Diangkat Jadi PPPK / ASN

"Drafnya sudah dibuat, tinggal dikonsultasikan dengan bagian hukum dan pak plt bupati. Isinya seperti apa, tugas yang memverifikasi itu siapa saja dan nanti yang menetapkan kepala daerah," kata Ahmad.

Nantinya, kata dia, terkait solusi dalam menyelesaikan polemik TKK ini akan dibahas saat pengesahan APBD perubahan karena anggaran untuk membayar gaji mereka hanya cukup untuk 9 bulan sampai September.

"Pembahasannya harus dirunut dari nol, misalnya kalau anggaran di dinas hanya 9 bulan dan anggarannya tidak ada, nanti kebijakannya bakal seperti apa," ucapnya.

Mengenai wacana ratusan TKK Satpol PP KBB akan dirumahkan dan gaji TKK Diskominfotik KBB dibayar setengah, menurut Ahmad, hal itu sah-sah saja karena kewenangannya ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing.

"Kalau kewenangannya di OPD masing-masing, maka gajinya juga disesuaikan dengan kondisi keuangan di OPD. Jadi, sah-sah saja kalau seperti itu," ujar Ahmad.

Baca juga: Akan Dihapus, Tenaga Kerja Kontrak di Bandung Barat Bingung dan Ketar Ketir Pikirkan Nasib Mereka

Namun, Ahmad enggan berspekulasi lebih jauh terkait defisit anggaran yang dialami Pemda KBB karena angka yang sudah muncul ke publik baru sebatas dugaan saja.

"Itu belum kelihatan, nanti itu akan terjawab pada saat pembahasan APBD perubahan. Kalau hari ini berbicara defisit kan masih tahun berjalan," katanya. (*)

 

Sumber: Tribun Jabar
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved