Badan Kepegawaian Daerah Jawa Barat Pastikan Belum Ada Pemangkasan Anggaran Honorer di Jabar

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jabar, Yerry Yanuar, mengatakan, belum ada pemangkasan anggaran untuk honor pegawai honorer atau tenaga kerja kontrak

Tribunjabar.id
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jabar, Yerry Yanuar, mengatakan, belum ada pemangkasan anggaran untuk honor pegawai honorer atau tenaga kerja kontrak di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan belum ada pemangkasan anggaran untuk gaji atau honor pegawai honorer atau tenaga kerja kontrak di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, Yerry Yanuar, mengatakan hal ini disebabkan belum ada aturan resmi mengenai pemangkasan anggaran untuk tenaga honorer tersebut.

"Untuk pemangkasan anggaran, tidak dan belum diatur secara resmi," kata Yerry melalui ponsel, Rabu (3/8).

Seperti diketahui, sejumlah daerah di Indonesia mulai kesulitan membayar temaga honorer. Hal ini pun berkaitan dengan rencana penghapusan status tenaga honorer pada 2023.

"Tetapi seperti perangkat dinas, mulai memilih anggaran mana yang akan dipertahankan, disesuaikan dengan budget anggaran yang perangkat dinas dapatkan," katanya.

Baca juga: Kata Mendagri Tito Karnavian, Honorer Tak Lolos P3K atau CPNS Bisa Bekerja di Tempat-tempat Ini

Yerry mencatat jumlah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK di Jabar, yang sudah tercatat di SIAP Jabar adalah  sejumlah 11.965 PPPK.

Adapun jumlah non-ASN di Jabar adalah sebanyak 44.199 Non ASN.

Seperti diketahui, pemerintah sudah bulat menghapus status pegawai non aparatur sipil negara atau non-ASN alias honorer pada 2023. 

Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yang juga sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) ad interim dalam siaran pers yang dikutip Selasa (26/7/2022).

Adapun Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) telah memberikan ruang untuk pengalihan status kepegawaian non-ASN menjadi PNS maupun PPPK.

Instansi pemerintah pusat dan daerah diminta untuk melakukan pemetaan terkait pegawai non-ASN yang bisa diikutsertakan dalam seleksi PNS maupun PPPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

Baca juga: Belasan Tahun Bekerja, Honorer Satpol PP Majalengka Datangi DPRD Minta Kejelasan Agar Jadi PPPK

Selain itu, pegawai non-ASN juga bisa diatur melalui skema alih daya atau outsourcing oleh pihak ketiga bagi yang kualifikasi tidak memenuhi syarat sebagai ASN.

Pegawai yang bisa masuk dalam tenaga alih daya ini di antaranya adalah pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan. Skema ini dibuat untuk memberikan kepastian hukum, status kepegawaian, serta kepastian penghasilan. (*)

 

Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved