Bawaslu Kabupaten Bandung Telusuri Kepala Desa yang Diduga Bergabung dengan Parpol Menjelang Pemilu

Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung, Kahpiana menyebut, saat ini masih ada Parpol, yang masih melibatkan kepala desa sebagai pengurus atau anggota.

tribunjabar/lutfi ahmad mauludin
Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung, Kahpiana - Bawaslu Kabupaten Bandung, masih menelusuri kepala desa, yang diduga mengambil peran dalam struktur atau keanggotaan partai politik, peserta Pemilu serentak 2024. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Lutfi Ahmad Mauludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Bawaslu Kabupaten Bandung, masih menelusuri kepala desa, yang diduga mengambil peran dalam struktur atau keanggotaan partai politik, peserta Pemilu serentak 2024.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung, Kahpiana mengatakan, mengacu pada Peraturan KPU (PKPU) 4/2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR atau DPRD Pasal 32, disebutkan keanggotaan Parpol menjadi tidak memenuhi syarat apabila yang bersangkutan, terbukti antara lain berstatus kepala desa.

"Selain itu, anggota TNI, Polri, Aparatur Sipil Negara (ASN), Penyelenggara Pemilu, dan jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan,” kata Kahpiana, melalui pesan singkatnya, Senin (1/8/2022).

Baca juga: Pemilu Serentak 2024 Makin Dekat, ASN Kemenag Diminta Tetap Jaga Netralitas

Kahfi mengaku, berdasarkan informasi yang diterimanya, saat ini masih ada Parpol, yang masih melibatkan kepala desa sebagai pengurus atau anggota.

"Ada, beberapa kades masih dalam penelusuran," kata Kahfi.

Menurutnya, Parpol harus bisa mengantisipasi, jangan sampai anggotanya berstatus seperti yang dilarang, salah satunya kepala desa.

"Kepala desa adalah bagian dari pemerintah desa yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa," ucap dia.

Dengan demikian, kata Kahfi, kepala desa mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara, yang dekat dengan masyarakat, dan sebagai pemimpin masyarakat.

"Maka kepala desa ini dilarang untuk berpolitik dalam arti menjadi pengurus partai politik. Aturan eksplisit yang mengatur larangan kepala desa untuk menjadi pengurus partai politik ini terdapat dalam Pasal 29 huruf G UU Desa," kata Kahfi.

Baca juga: PDIP Jadi Parpol Pertama yang Daftar Jadi Peserta Pemilu 2024, Hasto Kristiyanto Sudah di Gedung KPU

Halaman
12
Sumber: Tribun Jabar
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved